Banda Aceh, Sinarglobalnusantara.com-
Pendidikan Aceh memasuki fase yang tidak lagi cukup dijawab dengan membangun sekolah, menambah program, atau menggelontorkan anggaran. Tantangan yang lebih besar kini berada di depan mata: bagaimana memastikan setiap anak benar-benar belajar, bertahan hingga menuntaskan pendidikan, serta memiliki kompetensi untuk menghadapi perubahan zaman.
Di tengah tuntutan tersebut, Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Nonformal (PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh mendorong transformasi pendidikan yang lebih terukur, berbasis data, berkeadilan, Islami, dan berorientasi pada hasil belajar.
Gagasan tersebut mengemuka menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) ke-4 Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Aceh yang akan dipusatkan di Sinabang, Kabupaten Simeulue. Kegiatan tersebut direncanakan dibuka langsung oleh Mendikdasmen Prof. Abdul Mu’ti, M.Ed.
Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Aceh, Dr. Iskandar Muda Hasibuan, mengatakan pendidikan Aceh pada 2026 membutuhkan perubahan orientasi kebijakan.
Menurutnya, Aceh sebenarnya telah memiliki fondasi penting berupa jaringan satuan pendidikan, tenaga pendidik, dukungan anggaran serta berbagai program peningkatan mutu. Namun, berbagai input tersebut belum otomatis menjamin lahirnya hasil belajar yang optimal.
“Persoalan pendidikan Aceh tidak tepat lagi dipahami hanya sebagai persoalan ketersediaan sekolah, melainkan sebagai persoalan kualitas proses pembelajaran, kesinambungan pendidikan, pemerataan kesempatan, dan relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan masa depan,” demikian disampaikan Iskandar di sela-sela persiapan Rakorwil ke-4.
Ia menegaskan, arah tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menempatkan pembangunan manusia sebagai bagian penting dari pembangunan daerah.
APS Tinggi di Pendidikan Dasar, Merosot Saat Memasuki Usia Menengah
Data partisipasi pendidikan menjadi salah satu alarm yang tidak boleh diabaikan. Data Susenas 2024 menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Aceh pada usia 7–12 tahun mencapai 99,42 persen, sedangkan usia 13–15 tahun mencapai 97,77 persen.
Namun, angka tersebut jatuh cukup tajam pada kelompok usia 16–18 tahun, yakni menjadi 81,55 persen.
Angka itu bukan sekadar deretan angka di atas kertas. Di balik statistik tersebut terdapat anak-anak yang berpotensi kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan menyiapkan masa depannya.
Karena itu, keberhasilan pendidikan Aceh tidak boleh berhenti pada kemampuan sistem mengantarkan anak masuk sekolah.
Lebih jauh dari itu, sistem pendidikan harus mampu menjaga anak tetap berada di bangku pendidikan hingga mereka menyelesaikan jenjangnya.
“Keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari kemampuan sistem membawa anak memasuki sekolah, tetapi juga dari kemampuannya mempertahankan mereka agar tetap belajar dan menyelesaikan pendidikan,” tegasnya.
Dari Sekadar Input Menuju Hasil Belajar
Iskandar menilai sekolah, ruang kelas, perangkat teknologi, dan anggaran memang merupakan fondasi penting. Namun, semuanya hanyalah sarana. Ujung dari seluruh investasi pendidikan tetap berada di ruang kelas.
Pertanyaan terpenting bukan hanya berapa banyak sekolah yang dibangun atau berapa banyak program yang dilaksanakan, melainkan apakah peserta didik mengalami peningkatan kemampuan membaca, menulis, bernalar, berhitung, memecahkan masalah, berkomunikasi, bekerja sama, dan belajar secara mandiri.
Dengan kata lain, ukuran keberhasilan pendidikan harus perlahan bergeser dari sekadar menghitung input dan aktivitas menuju hasil belajar dan perkembangan peserta didik.
Sebab, bangunan sekolah dapat berdiri megah, tetapi tanpa proses pembelajaran berkualitas, ia hanya menjadi dinding yang menyimpan harapan tanpa memastikan masa depan.
Guru dan Kepala Sekolah Menjadi Jantung Transformasi
Dalam proses transformasi tersebut, guru dan kepala sekolah disebut sebagai faktor strategis.
Peningkatan kualitas guru, menurut Iskandar, tidak boleh berhenti pada pelatihan yang hanya menghasilkan daftar hadir dan sertifikat.
Pengembangan profesional guru harus bersentuhan langsung dengan praktik pembelajaran, berbasis kebutuhan nyata, disertai pendampingan, refleksi, dan evaluasi terhadap perubahan yang terjadi di ruang kelas.
Sementara kepala sekolah harus diperkuat bukan hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin pembelajaran.
Kepala sekolah dituntut mampu membaca data, membangun budaya akademik, mendukung guru, serta memastikan seluruh sumber daya sekolah diarahkan pada peningkatan kualitas belajar.
Pada titik inilah, reformasi pendidikan sesungguhnya bermuara.Bukan di meja rapat, bukan di tumpukan dokumen, tetapi di ruang kelas.
Data Jangan Hanya Menjadi Pajangan Laporan
Aceh juga didorong semakin serius membangun kebijakan pendidikan berbasis bukti.
Tersedianya Statistik Pendidikan Provinsi Aceh 2025 yang diterbitkan BPS pada Mei 2026, serta pembaruan Rapor Pendidikan dengan data capaian 2025, menjadi modal penting untuk menyusun kebijakan yang lebih presisi.
Data tersebut tidak seharusnya hanya menjadi bahan laporan tahunan. Sebaliknya, data harus mampu menjawab pertanyaan yang jauh lebih mendasar: sekolah mana yang menghadapi persoalan terbesar, kelompok peserta didik mana yang paling rentan, apa penyebab rendahnya capaian, intervensi apa yang paling tepat, dan apakah intervensi tersebut benar-benar menghasilkan perubahan.
Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat keluar dari lorong asumsi dan masuk ke jalan yang lebih terang, yakni pengambilan keputusan berbasis bukti.
Pemerataan Bukan Berarti Semua Sekolah Diperlakukan Sama
Persoalan pemerataan juga tidak bisa dipisahkan dari peningkatan mutu. Kondisi geografis, sosial, ekonomi dan demografis Aceh membuat kebutuhan setiap wilayah tidak sama.
Sekolah di wilayah terpencil, kepulauan, pegunungan, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi maupun sekolah yang melayani peserta didik berkebutuhan khusus dapat membutuhkan dukungan yang lebih besar.
Karena itu, keadilan pendidikan bukan berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua sekolah. Keadilan berarti memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan dan hambatan yang dihadapi.
Anak yang tidak sekolah, anak yang berisiko putus sekolah, serta peserta didik yang mengalami ketertinggalan belajar harus menjadi sasaran penting kebijakan.Persoalan tersebut juga tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada sekolah.
Faktor ekonomi keluarga, jarak, transportasi, kondisi sosial, lingkungan dan motivasi belajar dapat saling bertaut seperti benang kusut yang membutuhkan penanganan bersama.
Diperlukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, sekolah, desa, keluarga, layanan sosial, masyarakat dan berbagai lembaga terkait.
Pendekatannya pun tidak cukup sebatas pendataan. Harus ada sistem identifikasi dini, intervensi, pendampingan dan pemantauan hingga anak kembali ke jalur pendidikan yang berkelanjutan.
Pendidikan Aceh Harus Bersiap Menghadapi AI
Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat, pendidikan Aceh juga tidak boleh berjalan dengan peta lama di tengah lanskap yang terus berubah.
Transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) akan memengaruhi cara manusia belajar, bekerja, berkomunikasi dan menciptakan nilai ekonomi.
Karena itu, literasi digital dan AI harus berjalan beriringan dengan kemampuan fundamental yang tetap menjadi fondasi manusia: literasi, numerasi, penalaran kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, karakter dan kemampuan belajar sepanjang hayat.
Teknologi tidak boleh diposisikan sebagai tujuan pendidikan. Teknologi hanyalah alat; manusia tetap menjadi tujuan.
Sekolah yang berhasil memanfaatkan teknologi bukan sekolah yang memiliki perangkat paling banyak, tetapi sekolah yang mampu menggunakan teknologi untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna.
Pendidikan Vokasi Harus Terhubung dengan Potensi Aceh
Pada jenjang pendidikan menengah dan vokasional, relevansi kompetensi menjadi semakin penting.
Lulusan harus memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan, memasuki dunia kerja maupun menciptakan kegiatan produktif.
Potensi Aceh di bidang pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, jasa dan teknologi perlu lebih kuat dihubungkan dengan pembelajaran serta pengembangan keterampilan peserta didik.
Namun, sekolah tidak boleh hanya diposisikan sebagai pabrik pencetak tenaga kerja.
Pendidikan tetap harus membangun fondasi ilmu pengetahuan dan kemampuan berpikir agar lulusan mampu beradaptasi ketika dunia kerja berubah.
Berakar pada Nilai Aceh, Berdaya Saing Global
Aceh memiliki modal yang sangat besar: sejarah, budaya, tradisi keilmuan dan kehidupan keislaman yang kuat.
Modal tersebut dapat menjadi identitas penting pendidikan Aceh, sepanjang berjalan beriringan dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, kemampuan berpikir kritis dan kompetensi global. Aceh tidak harus memilih antara identitas lokal dan daya saing global.
Keduanya dapat tumbuh dalam satu pohon yang sama: akarnya menghujam pada nilai dan budaya Aceh, sementara cabangnya menjangkau ilmu pengetahuan dan perkembangan dunia.
Jangan Terjebak Banyak Program, Tapi Minim Dampak
Dari berbagai persoalan tersebut, satu hal menjadi sangat penting: Aceh bukan kekurangan program pendidikan. Yang dibutuhkan adalah konsistensi memilih prioritas dan memastikan dampaknya.
Terlalu banyak program berpotensi membuat sumber daya tersebar, membebani pelaksana dan melemahkan evaluasi. Karena itu, kebijakan pendidikan perlu fokus pada agenda yang benar-benar memiliki hubungan langsung dengan hasil belajar dan keberlanjutan pendidikan.
Di antaranya mempertahankan anak agar tetap sekolah, memperkuat literasi dan numerasi, meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah, memperkecil ketimpangan, memperkuat pendidikan menengah dan vokasional, serta mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan teknologi dan dunia kerja.
Ukuran keberhasilan pendidikan Aceh ke depan sebenarnya sederhana tetapi sangat mendasar:
Apakah anak bersekolah?
Apakah mereka tetap bersekolah?
Apakah mereka benar-benar belajar?
Apakah kesenjangan semakin kecil?
Dan yang paling penting, apakah kompetensi yang mereka peroleh membuat mereka lebih mampu menghadapi kehidupan dan masa depan?
Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menghitung jumlah program atau besarnya anggaran yang terserap.
Rakorwil ke-4 Diharapkan Menjadi Momentum
Pendidikan merupakan investasi pembangunan manusia yang hasilnya mungkin tidak selalu terlihat dalam hitungan bulan atau satu tahun anggaran. Namun, dampaknya akan menentukan wajah masyarakat Aceh dalam jangka panjang.
Karena itu, pendidikan harus ditempatkan sebagai agenda pembangunan daerah yang lintas sektor dan lintas periode pemerintahan.
Diperlukan kesinambungan perencanaan, penguatan kapasitas pelaksana, penggunaan data, evaluasi berkala serta keberanian memperbaiki bahkan menghentikan intervensi yang tidak menunjukkan hasil.
Dari akses menuju mutu.
Dari input menuju hasil belajar.
Dari keseragaman menuju keadilan.
Dari program menuju dampak.
Dan dari pendidikan yang sekadar menghasilkan lulusan menuju pendidikan yang membangun manusia yang mampu menghadapi masa depan.
Inilah tantangan pendidikan Aceh pada 2026. Bukan sekadar membangun lebih banyak sekolah atau melaksanakan lebih banyak program, melainkan memastikan setiap rupiah, setiap guru, setiap sekolah dan setiap kebijakan benar-benar memberikan kontribusi terhadap perkembangan anak.
Rakorwil ke-4 Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Aceh di Sinabang pun diharapkan tidak berhenti sebagai forum koordinasi dan pertukaran gagasan.
Lebih dari itu, forum tersebut dapat menjadi momentum untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen bahwa pendidikan Aceh harus bergerak dari sekadar “anak bersekolah” menuju “anak belajar dan berkembang.”
Sebab, membangun pendidikan bukan sekadar mendirikan bangunan sekolah. Membangun pendidikan berarti membangun manusia. Dan kualitas manusia hari ini adalah wajah Aceh pada masa depan.(SGN/Rizki)
Discussion about this post