Labuhanbatu, Sinarglobalnusantara.com-
Ironis! Proyek rehabilitasi Jembatan Kelapa Sebatang dengan pagu pekerjaan senilai Rp2.409.500.000 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 justru menuai keluhan masyarakat. Alih-alih memberikan kemudahan akses dan meningkatkan infrastruktur, proyek yang dikerjakan CV Global Nusantara itu malah membuat warga kehilangan akses utama menuju pusat Kecamatan Kualuh Leidong.
Persoalan ini bukan sekadar keterlambatan atau ketidaknyamanan selama pekerjaan berlangsung. Lebih jauh, masyarakat mempertanyakan perencanaan proyek yang dinilai tidak memperhitungkan kebutuhan mendasar warga, yakni keberadaan jembatan alternatif selama jembatan utama direhabilitasi.
Bagaimana mungkin proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah dilaksanakan tanpa solusi akses sementara, sementara jembatan tersebut merupakan satu-satunya penghubung masyarakat Desa Kelapa Sebatang menuju pusat Kecamatan Kualuh Leidong?
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut memiliki rincian:
Nama pekerjaan: Rehab Jembatan Kelapa Sebatang (Tambahan TKD).
Pelaksana: CV Global Nusantara.
Instansi: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Sumber dana: APBD.
Nilai proyek: Rp2.409.500.000.
Tahun anggaran: 2026.
Masa pelaksanaan: Oktober–Desember 2026.
Pantauan wartawan pada Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 14.12 WIB memperlihatkan kondisi jembatan sedang dibongkar. Rangka baja terlihat terbuka, sebagian lantai kayu telah dibongkar, sementara aktivitas pekerja berlangsung di atas konstruksi jembatan.
Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan melintas. Mobil pengangkut hasil perkebunan, kendaraan masyarakat, hingga akses darurat bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan menjadi persoalan serius.
Warga bahkan harus mencari jalur memutar yang lebih jauh demi mencapai pusat kecamatan.
“Jembatan ini satu-satunya jalan kami ke Kualuh Leidong, Bang. Kalau dibongkar begini tanpa ada jembatan darurat, kami terisolasi. Mobil pengangkut buah sawit tidak bisa melintas,” ungkap seorang warga kepada wartawan di lokasi.
Rp2,4 Miliar untuk Infrastruktur, Mengapa Akses Warga Tidak Dipikirkan?
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar terhadap perencanaan teknis proyek. Apakah sebelum pembongkaran jembatan utama dilakukan, pihak kontraktor dan Dinas PUPR sudah memperhitungkan dampak sosial serta kebutuhan akses masyarakat?
Dalam pekerjaan rehabilitasi infrastruktur yang menjadi satu-satunya jalur penghubung warga, keberadaan akses sementara merupakan aspek penting yang semestinya diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
Masyarakat mempertanyakan mengapa tidak disiapkan jembatan darurat, baik konstruksi kayu, baja sementara, maupun alternatif teknis lain yang aman dan layak digunakan.
Lebih serius lagi, berkembang dugaan bahwa dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek tersebut terdapat komponen pekerjaan untuk pembangunan jembatan alternatif.
Jika dugaan tersebut benar, publik berhak mengetahui apakah item pekerjaan itu telah dilaksanakan, bagaimana realisasinya, dan apakah pembayarannya telah dilakukan.
Setidaknya ada dua persoalan yang harus dijawab secara terbuka:
Jika anggaran jembatan alternatif tercantum dalam RAB, apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan dibayarkan? Jika tidak dilaksanakan, bagaimana status anggarannya dan siapa yang bertanggung jawab?
Jika anggaran jembatan alternatif tidak tercantum dalam RAB, apakah perencanaan teknis dan dokumen DED telah mempertimbangkan dampak terputusnya akses masyarakat selama masa rehabilitasi?
Jangan sampai masyarakat harus menanggung dampak buruk dari perencanaan proyek yang tidak matang, sementara anggaran miliaran rupiah telah dialokasikan menggunakan uang rakyat.
Spanduk K3 Terpasang, Keselamatan Pekerja Justru Dipertanyakan!
Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi proyek.
Ironisnya, sebuah spanduk berukuran besar terpampang dengan tulisan “UTAMAKAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA – K3 SAFETY FIRST”.
Namun, berdasarkan pengamatan wartawan di lapangan, terlihat sejumlah pekerja diduga belum menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap.
Ada pekerja yang terlihat hanya mengenakan helm tanpa rompi keselamatan. Pekerja lainnya diduga tidak menggunakan sarung tangan dan sepatu pelindung ketika melakukan aktivitas di atas rangka baja yang berpotensi membahayakan keselamatan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan: apakah penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) hanya sebatas tulisan pada spanduk, atau benar-benar dijalankan dan diawasi di lapangan?
Padahal, Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi mengatur kewajiban penerapan SMKK dalam pekerjaan konstruksi.
Penyedia jasa konstruksi bersama pihak terkait wajib memastikan risiko pekerjaan dikendalikan, perlengkapan keselamatan tersedia, dan pekerja memperoleh perlindungan sesuai potensi bahaya pekerjaan.
Lantas, bagaimana pengawasan konsultan pengawas dan tanggung jawab pelaksana proyek terhadap keselamatan para pekerjanya?
Jangan sampai keselamatan pekerja baru menjadi perhatian setelah terjadi kecelakaan kerja.
Inspektorat Diminta Turun, Buka RAB dan Audit Pelaksanaan Proyek!
Melihat berbagai persoalan tersebut, Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara diminta tidak tinggal diam. Pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, RAB, DED, kontrak, serta realisasi pekerjaan perlu dilakukan secara objektif dan transparan.
Ada sejumlah hal yang perlu diperiksa:
Apakah pembangunan jembatan alternatif tercantum dalam RAB?
Apakah terdapat anggaran SMKK dan K3, serta bagaimana realisasinya?
Apakah volume pekerjaan di lapangan sesuai dengan kontrak?
Bagaimana pengawasan konsultan dan PPK terhadap pelaksanaan pekerjaan?
Apakah dampak sosial akibat terputusnya akses masyarakat telah diperhitungkan dalam perencanaan?
Perlu ditegaskan, pemberitaan ini bukan bentuk vonis ataupun tuduhan bahwa telah terjadi penyelewengan anggaran. Namun, nilai proyek yang mencapai Rp2,4 miliar serta dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat merupakan alasan kuat bagi publik untuk meminta penjelasan dan pengawasan serius.
Dinas PUPR, PPK, konsultan pengawas, dan CV Global Nusantara tidak boleh berlindung di balik alasan bahwa pekerjaan masih berlangsung. Keselamatan pekerja dan kepentingan masyarakat tetap harus menjadi prioritas.
Jangan Biarkan Uang Rakyat Berbanding Terbalik dengan Kepentingan Rakyat!
Proyek infrastruktur sejatinya dibangun untuk membuka akses, memperlancar mobilitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan justru menciptakan keterisolasian tanpa solusi yang memadai.
Anggaran Rp2.409.500.000 bukan angka kecil. Setiap rupiah yang bersumber dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi mutu pekerjaan, keselamatan konstruksi, maupun manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Jangan sampai jembatan yang direhabilitasi justru menjadi simbol buruknya perencanaan dan lemahnya pengawasan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu Utara, PPK proyek, konsultan pengawas, dan Direktur CV Global Nusantara belum memberikan keterangan resmi terkait tidak tersedianya jembatan alternatif maupun dugaan ketidaklengkapan penggunaan APD oleh pekerja.
Redaksi Sinarglobalnusantara.com tetap membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan serta praduga tak bersalah.(SGN/Bana)
Discussion about this post