Labuhanbatu, Sinarglobalnusantara.com-
Ancaman terhadap kebebasan pers kembali mencuat di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Kali ini, seorang wartawan mengaku mendapat ancaman pembunuhan menggunakan senjata tajam saat menjalankan tugas jurnalistik untuk mengonfirmasi dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU 14.214.234, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu.
Peristiwa yang terjadi Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 14.02 WIB tersebut bukan sekadar persoalan adu mulut antara wartawan dan pihak SPBU. Sebab, berdasarkan pengakuan korban, konfirmasi jurnalistik yang semestinya dijawab dengan klarifikasi justru berujung pada dugaan intimidasi menggunakan senjata tajam.
Korban, Munawir Hasibuan, wartawan media KabarInvestigasi.id yang dikenal dengan julukan elang_panas.anti86, bersama dua rekan seprofesinya, Sulaiman Tanjung dari TVRI dan Edi Sahputra Manurung dari Metro24.co, mengaku mengalami langsung insiden tersebut.
BERAWAL DARI PENELUSURAN BBM SUBSIDI, BERUJUNG ANCAMAN MAUT
Berdasarkan keterangan korban, peristiwa bermula ketika tim jurnalis melakukan pemantauan di area SPBU 14.214.234. Mereka mengaku mendapati aktivitas pengisian BBM bersubsidi menggunakan sepeda motor secara berulang, yang kemudian diduga dipindahkan atau disuling ke dalam jeriken.
Temuan tersebut mendorong Munawir melakukan konfirmasi kepada pihak pengawas atau mandor SPBU guna memperoleh penjelasan mengenai aktivitas yang menjadi perhatian tim jurnalistik.
Namun, alih-alih mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, situasi justru memanas.
Munawir mengaku seorang pria yang diduga merupakan mandor atau pengawas SPBU mengambil sebilah pisau dari jok sepeda motor, kemudian menghampiri dirinya bersama rekan-rekannya sambil mengarahkan senjata tajam tersebut.
Tak hanya itu, korban mengaku mendengar kalimat bernada ancaman serius:
“Nanti tak bernapas kau di sini kubuat!”
Ancaman tersebut tentu bukan persoalan sepele. Jika benar terjadi sebagaimana keterangan korban, tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang harus diusut secara hukum.
Menghadapi situasi yang dinilai membahayakan keselamatan, Munawir bersama kedua rekannya memilih tidak terpancing melakukan perlawanan fisik. Mereka kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.
LAPORAN RESMI DITERIMA, SP2HP SUDAH DITERBITKAN
Keseriusan persoalan ini tercermin dari dokumen pelaporan yang dimiliki korban.
Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: LP/B/261/XI/2026/SPKT/POLSEK KUALUH HULU/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMUT, pengaduan terkait dugaan pengancaman tersebut telah diterima secara resmi oleh Polsek Kualuh Hulu.
Bahkan, Kapolsek Kualuh Hulu, AKP Citra Yani Br Barus, S.H., M.H., telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor: SP2HP/1286/XI/RES.1.24./2026/Reskrim tertanggal 13 November 2026.
Sementara itu, melalui Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/261.a/XI/RES.1.8./2026/Reskrim, penanganan perkara berada di bawah koordinasi Kanit Reskrim IPDA Satria Ramadhan, S.Tr.K., M.H., bersama tim penyelidik.
Perkara tersebut tercatat sedang ditangani terkait dugaan tindak pidana pengancaman sebagaimana tercantum dalam Pasal 448 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Namun, terbitnya SP2HP tentu belum menjadi akhir dari persoalan. Masyarakat dan insan pers kini menunggu sejauh mana keseriusan aparat dalam mengungkap peristiwa tersebut serta memastikan keselamatan korban.
MUNAWIR: JANGAN BIARKAN WARTAWAN DITEROR KARENA MENJALANKAN TUGAS!
Munawir Hasibuan alias elang_panas.anti86 menyampaikan kecaman keras atas dugaan intimidasi yang dialaminya. Ia meminta kepolisian tidak berhenti pada penerimaan laporan administratif, melainkan mengambil langkah konkret sesuai ketentuan hukum.
“Ini bukan persoalan sepele. Kami datang untuk menjalankan tugas jurnalistik, melakukan pemantauan dan meminta klarifikasi mengenai dugaan aktivitas BBM bersubsidi. Tetapi yang kami hadapi justru ancaman menggunakan senjata tajam. Apakah sekarang wartawan harus mempertaruhkan nyawa hanya karena menjalankan fungsi kontrol sosial?” tegas Munawir.
Ia juga mendesak agar aparat segera memeriksa pihak yang dilaporkan, meminta keterangan para saksi, serta mengamankan rekaman CCTV SPBU sebelum terhapus.
“Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut. Kami meminta penanganan yang profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melakukan pengancaman harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” lanjutnya.
DUA PERSOALAN BESAR: KEKERASAN TERHADAP PERS DAN DUGAAN PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI
Insiden di SPBU 14.214.234 kini memunculkan dua persoalan yang patut mendapat perhatian serius.
Pertama, dugaan intimidasi terhadap wartawan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers dan memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Pasal 18 ayat (1) juga mengatur ketentuan pidana terhadap pihak yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Karena itu, apabila ditemukan bukti bahwa tindakan intimidasi tersebut berkaitan dengan upaya menghalangi kerja jurnalistik, aparat perlu mendalami kemungkinan penerapan ketentuan hukum pers.
Kedua, dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Aktivitas pengisian BBM menggunakan sepeda motor secara berulang dan dugaan pemindahan ke jeriken perlu ditelusuri secara objektif. Apakah kegiatan tersebut memiliki dasar dan dokumen yang sah? Apakah sesuai dengan ketentuan distribusi BBM bersubsidi? Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan operasional SPBU?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak terkait, bukan sekadar dugaan maupun asumsi.
POLSEK KUALUH HULU DIUJI: BERANI MENGUNGKAP ATAU MEMBIARKAN PUBLIK BERTANYA?
Kini perhatian publik tertuju kepada Polsek Kualuh Hulu, khususnya Kapolsek AKP Citra Yani Br Barus dan Kanit Reskrim IPDA Satria Ramadhan.
Publik menantikan langkah nyata kepolisian dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Pemeriksaan saksi, pendalaman keterangan korban, pengamanan barang bukti, penelusuran rekaman CCTV, hingga pemeriksaan pihak yang dilaporkan menjadi bagian penting untuk mengungkap fakta sebenarnya.
Kepolisian juga perlu menelusuri dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi secara terpisah sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Jangan sampai muncul kesan bahwa keberanian wartawan melakukan kontrol sosial justru dibalas dengan ancaman, sementara dugaan penyimpangan yang hendak diklarifikasi tidak pernah mendapatkan penjelasan.
Kebebasan pers bukan hadiah dari siapa pun. Ia merupakan hak yang dijamin undang-undang. Wartawan bukan musuh, dan pertanyaan jurnalistik bukan alasan untuk menghunus senjata tajam.
Redaksi Sinarglobalnusantara.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada manajemen SPBU 14.214.234, pihak yang dilaporkan, serta pihak-pihak terkait lainnya demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, transparansi, dan praduga tak bersalah.
Kasus ini akan menjadi perhatian publik. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan seorang wartawan, melainkan juga keberanian pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.Hukum harus berdiri tegak. Jangan biarkan ancaman mengalahkan kebenaran!(SGN/Bana)
Discussion about this post