Banda Aceh, Sinarglobalnusantara.com-
Dinamika politik nasional menjelang pengisian kursi Wakil Presiden Republik Indonesia mulai menjadi perhatian publik. Sejumlah nama tokoh nasional mencuat dalam perbincangan, mulai dari kalangan politisi hingga figur masyarakat sipil dan akademisi.
Di tengah menguatnya diskursus tersebut, nama Prof. Dr. Abdul Mu’ti dinilai layak diperhitungkan sebagai salah satu alternatif calon Wakil Presiden RI.
Pandangan itu disampaikan pengamat komunikasi politik sekaligus mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh 2006, Iskandar Muda Hasibuan, dalam keterangannya di Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).
Menurut Iskandar, pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan membagi kekuatan politik atau mengakomodasi kepentingan partai koalisi. Lebih dari itu, momentum ini harus menjadi kesempatan menghadirkan figur yang memiliki kapasitas kenegarawanan, integritas moral, serta kemampuan menjaga persatuan bangsa.
“Pergantian kepemimpinan di tingkat nasional tidak boleh hanya dilihat dari kalkulasi politik jangka pendek. Indonesia membutuhkan sosok yang mampu memperkuat kepercayaan publik, menjaga stabilitas pemerintahan, dan menjadi jembatan komunikasi di tengah keberagaman masyarakat,” tegas Iskandar.
Abdul Mu’ti, Alternatif di Tengah Kekuatan Politik
Dalam peta nama yang berkembang di ruang publik, seperti Yusril Ihza Mahendra, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Abdul Mu’ti, Iskandar menilai masing-masing memiliki keunggulan serta latar belakang yang berbeda.
Yusril dikenal dengan pengalaman panjang di bidang hukum dan ketatanegaraan. AHY memiliki kekuatan jaringan politik serta kepemimpinan partai. Sementara Abdul Mu’ti menawarkan karakter berbeda melalui pengalaman akademis, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintahan.
Menurut Iskandar, posisi Abdul Mu’ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus Sekretaris Umum PP Muhammadiyah memberikan modal sosial dan intelektual yang patut menjadi pertimbangan.
“Abdul Mu’ti memiliki karakter kepemimpinan yang relatif berbeda. Ia memiliki pengalaman akademis, kapasitas komunikasi, serta rekam jejak dalam membangun dialog di tengah perbedaan. Ini merupakan modal penting bagi seorang pemimpin nasional,” ungkapnya.
Tiga Alasan Abdul Mu’ti Layak Diperhitungkan
Iskandar menguraikan sedikitnya tiga aspek yang membuat Abdul Mu’ti layak masuk dalam diskursus calon Wakil Presiden.
Pertama, kepemimpinan yang mampu menjembatani perbedaan. Indonesia merupakan bangsa majemuk yang membutuhkan figur pemersatu. Pengalaman Abdul Mu’ti dalam lingkungan Muhammadiyah dan keterlibatannya dalam dialog lintas kelompok dinilai menjadi modal untuk memperkuat toleransi serta merawat kohesi sosial.
Kedua, kapasitas intelektual dan pengalaman teknokratis. Latar belakang sebagai akademisi dan guru besar, ditambah pengalaman mengelola sektor pendidikan di pemerintahan, dinilai memberikan perspektif strategis dalam menghadapi kompleksitas persoalan bangsa.
Ketiga, potensi menjadi titik temu komunikasi politik. Abdul Mu’ti tidak berada pada posisi ketua umum partai politik. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memberikan ruang komunikasi yang lebih luas dengan berbagai kekuatan politik, meskipun dukungan dan penerimaan dari partai-partai tetap menjadi bagian penting dalam proses pengisian jabatan.
“Seorang Wakil Presiden tidak harus selalu berasal dari lingkaran elite partai. Figur masyarakat sipil yang memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan membangun konsensus juga patut mendapatkan ruang dalam pertimbangan politik nasional,” ujarnya.
Prabowo Dihadapkan pada Pilihan Strategis
Lebih jauh, Iskandar menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan dua nama calon Wakil Presiden yang nantinya diajukan kepada MPR.
Menurutnya, pilihan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan antara kekuatan politik di parlemen dan kebutuhan menghadirkan representasi masyarakat sipil dalam pemerintahan.
Soliditas koalisi memang penting, tetapi kepemimpinan nasional juga membutuhkan kepercayaan publik, kecakapan mengelola perbedaan, dan kemampuan memberikan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan.
“Pemerintahan yang kuat bukan hanya pemerintahan yang didukung mayoritas kekuatan politik. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu mendengar aspirasi masyarakat, menjaga etika kekuasaan, dan menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” paparnya.
Bukan Sekadar Bursa Nama, Konstitusi Tetap Menjadi Panglima
Kendati demikian, Iskandar mengingatkan bahwa seluruh nama yang berkembang saat ini masih berada dalam ranah diskursus publik dan belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi pencalonan.
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Presiden mengusulkan dua calon untuk selanjutnya dipilih oleh MPR dalam sidang konstitusional.
Karena itu, menurut Iskandar, masyarakat perlu memberikan ruang kepada Presiden untuk mempertimbangkan figur terbaik dengan tetap menghormati mekanisme konstitusi.
“Jangan sampai pengisian jabatan Wakil Presiden hanya menjadi arena tarik-menarik kepentingan elite. Ini menyangkut masa depan pemerintahan dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ia berharap Presiden Prabowo mampu mempertimbangkan berbagai aspek secara matang, termasuk peluang menghadirkan figur dari kalangan intelektual dan masyarakat sipil seperti Abdul Mu’ti.
“Siapa pun yang nantinya terpilih, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok. Jika Abdul Mu’ti masuk dalam pertimbangan Presiden, itu tentu menjadi salah satu alternatif yang menarik untuk diuji dari sisi kapasitas, integritas, dan kemampuan kenegarawanannya,” pungkas Iskandar.
Sinarglobalnusantara.com — Mengawal Demokrasi, Menyuarakan Kepentingan Publik.
Discussion about this post