Bogor, Sinarglobalnusantara.com-
Dugaan penyerobotan dan perusakan lahan milik warga kembali mencuat di kawasan Kabupaten Bogor. Kali ini, pihak PT Sentul City diduga terlibat dalam persoalan penguasaan lahan seluas kurang lebih 6 hektare milik Ozzy Sudiro di kawasan Palem Boko, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
Merasa hak atas tanahnya terganggu, Ozzy Sudiro bersama kuasa hukumnya, JS Simatupang, menggelar konferensi pers pada Rabu (18/11/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk menyampaikan keberatan sekaligus membuka persoalan sengketa lahan yang kini telah bergulir ke ranah hukum dan ditangani Polda Jawa Barat.
Dalam keterangannya, Ozzy Sudiro menegaskan bahwa lahan seluas 6 hektare tersebut diperoleh melalui transaksi jual beli langsung dengan masyarakat setempat sejak era 1980-an. Ia mengklaim proses perolehan tanah dilakukan secara sah dan telah didaftarkan melalui instansi agraria.
Ozzy juga menyatakan bahwa selama puluhan tahun menguasai lahan tersebut, dirinya tidak pernah menghadapi persoalan administrasi maupun sengketa kepemilikan. Sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan dan perizinan, termasuk akta tanah serta dokumen IMB, disebut telah dimilikinya. Bahkan, kewajiban pembayaran pajak diklaim selalu dipenuhi.
“Selama ini tidak ada masalah, izin seperti akta dan izin bangunan juga ada, bahkan pajak selalu lunas. Anehnya, lahan ini malah diklaim oleh pihak Sentul City,” ungkap Ozzy di hadapan awak media.
Klaim Pengembang Dipersoalkan, Polda Jabar Diminta Bertindak Objektif
Di sisi lain, kuasa hukum Ozzy Sudiro, JS Simatupang, menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam klaim kepemilikan lahan yang disebut diajukan pihak pengembang.
Menurutnya, dokumen dan bukti penguasaan tanah yang dimiliki kliennya harus menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan. Ia meminta penyidik Polda Jawa Barat tidak hanya melihat klaim sepihak, tetapi juga memeriksa seluruh alas hak, riwayat perolehan tanah, serta bukti-bukti penguasaan fisik di lapangan.
“Bukti kepemilikan klien kami sangat kuat dan tercatat sejak era 1980-an, sehingga klaim dari pihak pengembang penuh dengan kejanggalan. Kami meminta penyidik Polda Jawa Barat memproses laporan ini secara objektif dan profesional demi kepastian hukum bagi klien kami,” tegas JS Simatupang.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut klaim kepemilikan di atas dokumen, melainkan juga menyangkut kepastian perlindungan hak masyarakat atas tanah. Jika dugaan penyerobotan dan perusakan tersebut terbukti, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Publik Menunggu Transparansi dan Kejelasan Status Lahan
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Polda Jawa Barat dalam mengusut laporan tersebut. Penelusuran terhadap riwayat kepemilikan, keabsahan dokumen kedua belah pihak, batas-batas bidang tanah, hingga dugaan aktivitas perusakan di lokasi menjadi hal penting untuk mengungkap duduk perkara sebenarnya.
Di sisi lain, PT Sentul City juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan menunjukkan dasar hukum atas klaim lahan yang dipersoalkan tersebut.
Sebab, dalam negara hukum, tidak boleh ada pihak yang merasa paling berkuasa atas tanah hanya karena memiliki kekuatan modal maupun pengaruh. Hak kepemilikan harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ozzy Sudiro berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan serta bukti-bukti yang telah disampaikan. Ia menginginkan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak kepemilikannya atas lahan tersebut.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi penegakan hukum dalam memastikan bahwa hak masyarakat atas tanah mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum.(SGN/Yunarson)














































Discussion about this post