Pidie, Sinarglobalnusantara.com-
Komitmen Pemerintah Kabupaten Pidie dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur gampong dan pekerja rentan terus diperkuat. Hingga saat ini, sebanyak 613 gampong di Kabupaten Pidie telah mendaftarkan pekerja rentan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan masyarakat yang selama ini mengabdikan diri di tingkat gampong tidak luput dari perlindungan sosial ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
Keseriusan itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pidie dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pidie yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie, Samsul Azhar, Senin (17/11/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), serta jajaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pidie.
Dalam pembahasan tersebut, dilaporkan bahwa peserta yang telah memperoleh perlindungan meliputi Ketua PKK Gampong, kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), serta unsur adat dan masyarakat seperti Kejrun Blang, Panglima Laot/Lhok, dan Petua Seuneubok.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pidie, Amri Irwansyah, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Pidie dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah konkret untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan pelayanan di lingkungan gampong.
“Kolaborasi yang terjalin antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Pidie merupakan langkah nyata dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja yang memiliki peran penting di tengah masyarakat. Kami berharap seluruh gampong di Kabupaten Pidie dapat segera bergabung sehingga seluruh pekerja rentan memperoleh perlindungan yang sama,” ujar Amri.
Santunan JKM Jadi Bukti Manfaat Perlindungan
Tidak hanya membahas perluasan kepesertaan, rapat koordinasi tersebut juga diisi dengan penyerahan santunan secara simbolis dari Program Jaminan Kematian (JKM) kepada dua ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Santunan diberikan kepada ahli waris almarhum Jalaluddin, Geuchik Gampong Alue, Kecamatan Pidie, serta ahli waris almarhum Ilyas, aparatur Gampong Pasi Beurandeh, Kecamatan Batee.
Penyerahan santunan ini memperlihatkan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar administrasi kepesertaan, melainkan memberikan manfaat nyata bagi keluarga peserta yang ditinggalkan.
Perlindungan tersebut menjadi salah satu bentuk kepastian ekonomi bagi keluarga ketika pencari nafkah atau anggota keluarga yang menjadi peserta mengalami risiko kematian.
Sekda: Perlindungan Bukan Sekadar Mengejar Target
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Samsul Azhar, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh aparatur gampong dan pekerja rentan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia menekankan bahwa program tersebut bukan semata-mata untuk memenuhi target angka kepesertaan, tetapi merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan rasa aman bagi masyarakat yang setiap hari bekerja dan mengabdi di tingkat gampong.
“Program ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman bagi aparatur gampong dan pekerja rentan yang setiap hari mengabdi kepada masyarakat,” ungkap Samsul Azhar.
Ia juga berharap seluruh gampong yang belum menyelesaikan proses pendaftaran segera mengambil langkah agar manfaat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dapat dirasakan secara merata.
“Kami berharap seluruh gampong di Kabupaten Pidie segera menyelesaikan proses pendaftaran sehingga manfaat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dapat dirasakan secara merata,” tegasnya.
Lebih lanjut, Samsul menyampaikan optimisme bahwa melalui semangat kebersamaan dan gotong royong, seluruh aparatur gampong serta pekerja rentan di Kabupaten Pidie dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dengan demikian, mereka dapat menjalankan aktivitas dan pengabdian kepada masyarakat dengan lebih tenang, sementara keluarga yang ditinggalkan tetap memperoleh jaminan ketika risiko yang tidak diharapkan terjadi.
Ke depan, tantangan Pemerintah Kabupaten Pidie bukan hanya mempertahankan capaian 613 gampong, tetapi juga memastikan seluruh gampong yang tersisa segera terdaftar dan para peserta benar-benar mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan program.
Sinergi Pemkab Pidie dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan menjadi langkah berkelanjutan agar tidak ada aparatur gampong maupun pekerja rentan yang tertinggal dari akses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. (SGN/Rizki)














































Discussion about this post