Subulussalam, Sinarglobalnusantara.com-
Empat kali banjir menerjang Kota Subulussalam sepanjang tahun 2026. Rumah warga terendam, masyarakat terpaksa mengungsi, aktivitas ekonomi lumpuh, bahkan kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah terganggu. Namun, hingga kini masyarakat masih menantikan solusi permanen untuk mengakhiri ancaman banjir yang terus berulang.
Kondisi tersebut mendorong Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Subulussalam mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI agar memprioritaskan pembangunan Kanal Lae Mate pada tahun anggaran 2027.
Ketua DPD Partai NasDem Kota Subulussalam, Jaminuddin B., S.Pd.I., M.Si., menegaskan bahwa persoalan banjir tidak boleh terus ditangani sebatas respons darurat setiap kali bencana datang. Menurutnya, masyarakat membutuhkan keberanian pemerintah mengambil kebijakan strategis melalui pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang berkelanjutan.
“Persoalan banjir tidak boleh terus diselesaikan dengan pola tanggap darurat, pembagian bantuan logistik, lalu menunggu banjir berikutnya datang. Masyarakat membutuhkan solusi permanen, bukan sekadar penanganan sesaat setelah rumah mereka terendam,” tegas Jaminuddin.
Menurutnya, banjir telah menjadi persoalan serius yang berdampak luas, terutama bagi masyarakat di tiga kecamatan di Kota Subulussalam. Bahkan, dampak aliran air turut dirasakan wilayah Aceh Selatan dan Aceh Singkil.
Ia menilai persoalan tersebut harus ditangani secara terpadu karena berkaitan dengan aliran air dari wilayah hulu, termasuk Aceh Tenggara, yang turut memengaruhi kawasan hilir.
Empat Kepala Daerah Harus Bersatu, Jangan Berjuang Sendiri-sendiri
Jaminuddin meminta Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, H. Muslim Ayub, S.H., M.M., mengambil peran strategis untuk memfasilitasi pertemuan antara Wali Kota Subulussalam dengan Bupati Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Aceh Tenggara.
Keempat kepala daerah tersebut diharapkan duduk bersama dan menghadap Menteri PU RI guna memperjuangkan pembangunan Kanal Lae Mate sebagai agenda prioritas pemerintah pusat.
Baginya, banjir yang berdampak lintas wilayah tidak mungkin diselesaikan hanya dengan mengandalkan kemampuan anggaran dan kebijakan Pemerintah Kota Subulussalam.
“Ini bukan semata-mata persoalan satu daerah. Dampaknya lintas kabupaten dan kota. Karena itu, seluruh kepala daerah harus menyatukan kekuatan dan memperjuangkan solusi bersama kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Kunjungan Kementerian PU Jangan Berakhir Sekadar Dokumentasi
Jaminuddin juga menyoroti kunjungan Tim Kementerian PU RI ke Subulussalam pada Minggu (15/11/2026), yang meninjau kondisi Lae Souraya bersama Wali Kota Subulussalam, H. M. Rasyid Bancin.
Ia berharap kunjungan tersebut tidak berhenti sebatas peninjauan lapangan, dokumentasi, maupun kegiatan seremonial tanpa tindak lanjut yang jelas.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai hasil kajian teknis, perencanaan konstruksi, alokasi anggaran, hingga jadwal pelaksanaan pembangunan Kanal Lae Mate.
“Jangan sampai peninjauan lapangan hanya menjadi agenda seremonial dan dokumentasi. Harus ada kajian teknis, kepastian program, dukungan anggaran, serta target pembangunan Kanal Lae Mate pada tahun 2027,” tegasnya.
Jangan Tunggu Korban Bertambah Baru Pemerintah Bergerak!
Jaminuddin mengingatkan bahwa masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai tidak boleh terus-menerus dibebani kecemasan setiap kali hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
Ancaman banjir bukan hanya persoalan genangan air, melainkan juga menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan tempat tinggal, keberlangsungan pendidikan anak-anak, serta sumber penghidupan masyarakat.
Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat, Kementerian PU RI, DPR RI, serta empat kepala daerah terkait agar segera menyatukan langkah dan memperjuangkan pembangunan Kanal Lae Mate masuk dalam prioritas pembangunan tahun 2027.
“Jangan biarkan masyarakat di sepanjang aliran sungai terus hidup dalam kecemasan. Setiap tahun mereka dihantui banjir, kehilangan tempat tinggal sementara, terganggunya pendidikan anak-anak, hingga rusaknya mata pencaharian. Jangan menunggu korban semakin banyak baru semua pihak bergerak. Kami mendorong pemerintah pusat, Kementerian PU, DPR RI, serta empat kepala daerah untuk menyatukan langkah dan memperjuangkan pembangunan Kanal Lae Mate,” tutup Jaminuddin.
Kini masyarakat menunggu lebih dari sekadar janji dan kunjungan pejabat. Mereka membutuhkan keputusan politik, kepastian anggaran, dan realisasi pembangunan.
Kanal Lae Mate tahun 2027 harus diperjuangkan menjadi agenda nyata. Sebab, keselamatan dan masa depan masyarakat tidak boleh terus dipertaruhkan oleh banjir yang datang berulang kali.(SGN/Rizki)














































Discussion about this post