Banda Aceh, Sinarglobalnusantara.com-
Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman yang akrab disapa Haji Uma, mendesak pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar segera menuntaskan polemik bendera Aceh. Persoalan yang terus berlarut-larut tersebut dinilai perlu mendapatkan penyelesaian konkret agar tidak terus memicu ketegangan sosial hingga berujung pada jatuhnya korban jiwa.
Pernyataan itu disampaikan Haji Uma pada 5 November 2026, menyikapi dugaan insiden penembakan terhadap masyarakat di Desa Pulo Kenari, Kabupaten Pidie, yang dilaporkan mengakibatkan dua orang meninggal dunia.
Menurutnya, persoalan bendera tidak boleh terus dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan tanpa kepastian penyelesaian. Pemerintah pusat diharapkan mampu membaca dinamika dan aspirasi masyarakat Aceh secara objektif, sekaligus menghadirkan kebijakan konkret dengan tetap mengedepankan prinsip otonomi daerah dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kita berharap problematika bendera ini segera dapat diselesaikan dengan objektif,” ujar Haji Uma.
Penembakan di Pulo Kenari, Aparat Diminta Buka Fakta
Tidak hanya menyoroti polemik bendera, Haji Uma juga memberikan perhatian serius terhadap dugaan penembakan yang dilaporkan menewaskan dua warga di Pulo Kenari.
Ia mendesak otoritas militer melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap petugas yang terlibat, termasuk mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan dan pembubaran massa.
Pertanyaan mendasar yang menurutnya harus dijawab secara terbuka adalah jenis amunisi yang digunakan dalam insiden tersebut, apakah peluru tajam atau peluru karet.
Hal ini menjadi penting agar tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat. Transparansi pemeriksaan, pengungkapan kronologi, serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum harus menjadi bagian dari proses penanganan peristiwa tersebut.
Pendekatan humanis dalam pengamanan massa juga menjadi perhatian. Aparat keamanan diharapkan mengutamakan langkah persuasif dan terukur sehingga tindakan pengamanan tidak justru menimbulkan risiko jatuhnya korban jiwa.
Sebab, keamanan masyarakat merupakan tanggung jawab negara, sementara setiap penggunaan kekuatan oleh aparat harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan prosedur yang berlaku.
Masyarakat Diimbau Tidak Terprovokasi
Di sisi lain, Haji Uma turut mengimbau masyarakat Aceh agar tetap bijak dan mampu mengendalikan diri dalam menyikapi situasi yang berkembang.
Ia mengingatkan agar masyarakat dapat membedakan momentum kegiatan keagamaan dengan agenda politik, termasuk persoalan bendera, sehingga tidak mudah terprovokasi maupun melakukan tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan.
Selain itu, Haji Uma meminta unsur pemerintahan di tingkat desa menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga ketertiban masyarakat.
Geuchik, Tgk Imum, Mukim, Tuha Peut (Tuha 4 sebagaimana disebutkan dalam pernyataan), serta seluruh aparatur pemerintahan desa diharapkan aktif memberikan arahan, membangun komunikasi, dan bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan masyarakat di wilayah masing-masing.
Jangan Biarkan Persoalan Berlarut, Kebenaran Harus Diungkap
Polemik bendera dan dugaan penembakan di Pulo Kenari kini menjadi dua persoalan yang membutuhkan perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
Penyelesaian polemik bendera membutuhkan kebijakan yang jelas dan komunikasi konstruktif antara pemerintah pusat dengan pemerintah serta masyarakat Aceh. Sementara dugaan penembakan yang dilaporkan merenggut dua nyawa membutuhkan pemeriksaan yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog dan pendekatan hukum justru berkembang menjadi ketegangan yang semakin sulit dikendalikan.
Masyarakat berhak mengetahui kebenaran, keluarga korban berhak memperoleh kejelasan, dan setiap pihak wajib menghormati proses hukum.
Sebab, perdamaian bukan sekadar slogan, keamanan bukan sekadar janji, dan keadilan tidak boleh berhenti pada kata-kata.(SGN/Rizki)
Discussion about this post