Banda Aceh, Sinarglobalnusantara.com-
Angka kepuasan publik boleh menjadi modal politik, tetapi tidak bisa dijadikan tameng untuk menutupi persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok menekan rumah tangga, daya beli melemah, dan kepercayaan terhadap penegakan hukum masih menyisakan pekerjaan rumah, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan narasi keberhasilan. Yang dibutuhkan rakyat adalah bukti nyata.
Pesan kritis tersebut menjadi relevan dalam membaca beragam hasil survei nasional mengenai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah perbedaan angka kepuasan dan tingkat kepercayaan publik, persoalan mendasarnya tetap sama: sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan rakyat?
Kerangka evaluasi tersebut sejalan dengan pandangan Dr. Tgk. H. Iskandar Muda Hasibuan, Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi Aceh sekaligus mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, yang menjadi narasumber dalam pembahasan perkembangan nasional ini.
Angka Kepuasan Bukan Cermin Utuh Kehidupan Rakyat
Sejumlah hasil survei yang disebut dipublikasikan pada Oktober 2026 menunjukkan gambaran yang beragam mengenai penilaian masyarakat terhadap pemerintahan saat ini.
Survei Poltracking Indonesia mencatat kepuasan terhadap pemerintah sebesar 55,3 persen dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah mencapai 64,8 persen. Namun, kepuasan terhadap kondisi ekonomi hanya tercatat 36,8 persen. Sementara itu, sebanyak 58,6 persen responden menyatakan mengalami kesulitan membeli kebutuhan pokok dalam sebulan terakhir.
Angka-angka tersebut menghadirkan pertanyaan serius. Jika kepercayaan terhadap pemerintah masih relatif tinggi, mengapa penilaian terhadap kondisi ekonomi justru jauh lebih rendah? Apakah kepercayaan politik sudah berjalan seiring dengan perbaikan kesejahteraan, atau masyarakat masih menaruh harapan di tengah tekanan kehidupan sehari-hari?
Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan retorika semata. Sebab, bagi masyarakat yang harus menghitung ulang pengeluaran setiap bulan, keberhasilan pemerintahan bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga tanpa terus dihantui kenaikan biaya hidup.
Survei Berbeda, Pekerjaan Rumah Tetap Sama
Hasil survei lain memperlihatkan angka yang tidak sepenuhnya seragam.
Public Policy Institute (PPI), sebagaimana diberitakan ANTARA, mencatat 65,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang disebut diberitakan Reuters pada 16 Oktober 2026, menunjukkan tingkat persetujuan terhadap presiden sebesar 44,5 persen.
Dalam survei SMRC tersebut, sebanyak 50,8 persen responden menilai kondisi ekonomi buruk, sedangkan 43,1 persen menyatakan kondisi ekonomi memburuk dibandingkan tahun sebelumnya.
Perbedaan angka itu tidak serta-merta membuktikan bahwa salah satu lembaga survei keliru. Setiap lembaga dapat menggunakan metode, waktu pengumpulan data, karakteristik responden, serta rumusan pertanyaan yang berbeda.
Namun, satu hal harus ditegaskan: hasil survei tidak boleh dipilih secara selektif hanya untuk memperkuat kepentingan politik tertentu.
Angka kepuasan yang tinggi tidak otomatis menghapus persoalan ekonomi. Sebaliknya, angka kepuasan yang rendah juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kebijakan pemerintah gagal. Semua temuan harus dibaca secara proporsional, diuji dengan data, dan ditempatkan dalam konteks yang tepat.
Rakyat Tidak Berbelanja dengan Angka Survei
Di sinilah ujian sesungguhnya bagi pemerintahan. Rakyat tidak membayar beras dengan persentase kepuasan. Mereka tidak melunasi biaya sekolah dengan angka kepercayaan publik. Dan mereka tidak menyelesaikan kebutuhan kesehatan hanya dengan mendengar pernyataan bahwa perekonomian nasional berada di jalur yang benar.
Yang dibutuhkan masyarakat adalah harga pangan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, penghasilan yang mampu mengejar kenaikan biaya hidup, layanan pendidikan dan kesehatan yang dapat diakses, serta bantuan sosial yang tepat sasaran.
Pertumbuhan ekonomi dan investasi memang penting. Namun, pertumbuhan yang tidak dirasakan secara merata berisiko menciptakan jurang antara keberhasilan di atas kertas dan kenyataan di lapangan.
Pemerintah karena itu perlu menguji keberhasilan kebijakannya melalui indikator konkret, seperti inflasi dan harga pangan, pertumbuhan upah riil, tingkat pengangguran, kemiskinan, serta kemampuan belanja rumah tangga.
Sebab, ekonomi yang terlihat tumbuh dalam statistik belum tentu terasa tumbuh di meja makan rakyat.
Jika pendapatan meningkat lebih lambat daripada pengeluaran, masyarakat tetap dapat merasa semakin terhimpit sekalipun sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan perbaikan.
Jangan Jadikan Survei sebagai Panggung Pencitraan
Dalam demokrasi, survei opini publik semestinya menjadi alat untuk mendengar suara masyarakat, bukan sekadar instrumen untuk membangun citra penguasa atau menyerang pihak yang berbeda pandangan.
Ketika hasil survei menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap kebutuhan pokok, pemerintah seharusnya menjadikannya sinyal untuk mengevaluasi stabilitas pasokan, distribusi pangan, efektivitas bantuan sosial, dan kebijakan perlindungan daya beli.
Respons yang dibutuhkan bukan hanya memperbanyak penjelasan mengenai program yang telah dijalankan, melainkan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.
Pemerintah tidak cukup berkata bahwa program sudah berjalan. Publik berhak bertanya: siapa yang menerima manfaat, seberapa besar dampaknya, kelompok mana yang belum terjangkau, dan apa langkah koreksi yang akan dilakukan?
Di sisi lain, lembaga survei juga harus terbuka mengenai metodologi, jumlah dan karakteristik responden, waktu pelaksanaan, rumusan pertanyaan, serta margin of error. Tanpa transparansi tersebut, angka survei berisiko ditafsirkan melampaui apa yang sebenarnya dapat dibuktikan.
Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Ikut Menentukan Kepercayaan
Persoalan kesejahteraan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan. Integritas, kepastian hukum, dan pemberantasan korupsi juga menjadi fondasi penting bagi kepercayaan masyarakat.
Survei Poltracking yang disebut mencatat kepuasan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebesar 43,1 persen patut menjadi bahan evaluasi. Namun, angka tersebut perlu dibaca sesuai indikator yang digunakan dan tidak boleh dianggap sebagai gambaran menyeluruh tanpa pemeriksaan metodologi serta konteksnya.
Kepercayaan publik tidak tumbuh hanya dari janji pemberantasan korupsi. Kepercayaan tumbuh ketika hukum diterapkan secara konsisten, proses penegakan hukum dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak ada kesan bahwa kekuasaan menjadi pelindung bagi pihak tertentu.
Dalam negara demokratis, kritik bukanlah musuh pemerintahan. Kritik adalah alarm yang memberi kesempatan bagi penguasa untuk memperbaiki arah sebelum persoalan semakin membesar.
Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang bebas dari kritik, melainkan pemerintahan yang mampu menjawab kritik dengan data, tindakan, dan hasil yang dapat diuji masyarakat.
Kepercayaan Publik Harus Dijaga dengan Bukti, Bukan Sekadar Janji
Pada akhirnya, perbedaan hasil survei nasional seharusnya mendorong evaluasi yang lebih mendalam, bukan memicu pertarungan angka untuk memenangkan opini.
Kepercayaan publik, kinerja pemerintahan, dan tekanan ekonomi harus diperiksa secara bersamaan. Ketiganya saling berkaitan, tetapi tidak bisa dipertukarkan begitu saja.
Pemerintah perlu menjadikan persepsi masyarakat sebagai masukan, lalu mengujinya dengan data objektif. Jika daya beli melemah, kebijakan ekonomi harus diperiksa. Jika masyarakat meragukan penegakan hukum, akuntabilitas institusi perlu diperkuat. Jika kepercayaan publik menurun, pemerintah harus mencari akar persoalannya, bukan sekadar memperbaiki cara menyampaikan pesan.
Bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tantangan sesungguhnya bukan hanya mempertahankan tingkat kepuasan, melainkan membuktikan bahwa program dan kebijakan negara menghasilkan perubahan yang nyata, adil, dan dirasakan masyarakat luas.
Sebab, survei dapat merekam suasana hati masyarakat pada satu waktu, tetapi kesejahteraan rakyatlah yang menguji kualitas pemerintahan dalam jangka panjang.
Pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat berapa tinggi angka kepuasan sebuah pemerintahan. Sejarah juga mencatat apakah rakyat hidup lebih sejahtera, hukum berdiri lebih tegak, dan keadilan benar-benar hadir tanpa membedakan siapa yang berkuasa. Angka boleh menjadi bahan evaluasi, tetapi nasib rakyat tetap menjadi ukuran utama.(SGN/Rizki)
Discussion about this post