Simalungun, Sinarglobalnusantara.com-
Secara keseluruhan kualitas makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, tentunya difokuskan pada pemenuhan gizi seimbang (protein, vitamin, energi) untuk anak sekolah dan ibu hamil guna menekan stunting, dengan standar pengawasan ketat dari Badan Gizi Nasional, sehingga makanan harus higienis, aman, dan bergizi tanpa pengawet.
Namun, di SMP Negeri 2 Tanah Jawa, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Dapur Pelayanan SPPG di bawah naungan Yayasan Ala Delpi, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, mendadak jadi sorotan tajam. Program nasional yang ditujukan untuk meningkatkan mutu gizi anak sekolah ini diduga kuat belum berjalan sesuai dengan standar kecukupan gizi dan variasi menu yang dipersyaratkan.
Berdasarkan investigasi lapangan pada Selasa (13/10/2026), diperkuat keterangan langsung dari sejumlah siswa penerima manfaat, variasi makanan yang disajikan dinilai sangat monoton. Para siswa mengungkapkan bahwa menu hidangan hampir tiga kali dalam seminggu didominasi oleh telur. Selain itu, porsi daging yang dibagikan dinilai sangat kecil, bahkan pada kesempatan tertentu hidangan disajikan tanpa dilengkapi sayuran sama sekali.
Benar saja, saat team wartawan kroscek MBG yang kebetulan juga sedap dibagikan pada para siswa, ditemukan menu sangat memprihatikan, adapun daging lembu sangat terlalu kecil, tempe secuil, ditambah nasi seadanya, pisang ukuran kecil ditambah potongan timun 3 biji.
Kondisi ini memicu keprihatinan publik. Program MBG semestinya bukan sekadar agenda bagi-bagi makanan secara formalitas, melainkan bentuk pemenuhan gizi seimbang, layak, dan bergizi tinggi bagi penerima manfaat
Sementara itu, pihak Kepala Sekolah SMPN 2 Tanah Jawa, Suecek SPd , yang ditemui mengaku sudah mempercayakan pelaksanaan pembagian kepada tim yang ada di sekolah tersebut “, untuk MBG pak sudah saya serahkan pengaturan nya kepada tim pembagi kami di sekolah ini,saya susah sering tekan kan pada mereka agar betul betul dilakukan pengawasan”,Ujar Kepsek
Menanggapi keluhan para siswa, team media coba sambangi SPPG Balimbingan 2 di Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, namun Kepala SPPG dan Ahli gijibtidak dilokasi, menurut keterangan salah satu lelaki mengaku pekerja bahwa keduanya sedang rapat ke Pematangsiantar, selanjutnya lelaki tersebut menelpon salah seorang yang disebutnya Asisten Lapang (Aslap) bernama Leo Sihotang.
Saat dikonfirmasi pihak Asisten Lapangan (Aslap) pengelola dapur membantah keras tuduhan tersebut. “Tidak betul Bang, menu kita selalu berganti bang, ada dokumentasi bang, kalau soal wartawan saya pun Pimpinan medianya”ujarnya.
Perbedaan keterangan yang kontras antara pengelola dapur, pihak sekolah, dan pengakuan jujur para siswa di lapangan mengindikasikan adanya indikasi celah pengawasan yang longgar. Hal ini memperkuat perlunya audit langsung oleh pihak independen, disinilah perlu aktifnya Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Simalungun yang saat ini dipimpin Benny Gusman Sinaga yang juga merupakan Wakil Bupati Simalungun.
Merespons polemik yang berkembang, team media secara tegas mendesak Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Kabupaten Simalungun bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG dan instansi terkait untuk segera turun gunung ke sekolah-sekolah di Kecamatan Tanah Jawa. Inspeksi Mendadak (Sidak) dan pemeriksaan lapangan harus dilakukan secara mendalam, objektif, serta transparan:
Cek Fisik dan Uji Kelayakan: Memeriksa langsung variasi menu harian, kelengkapan gizi (protein, porsi daging, dan sayuran), serta kesesuaian dengan standar petunjuk teknis (Juknis).
Dengar Suara Siswa Tanpa Intimidasi: Petugas diminta tidak hanya mendengar laporan di atas kertas dari pengelola yayasan atau Kepala Sekolah. Petugas harus mewawancarai siswa secara langsung dan bebas dari tekanan pihak manapun untuk mendapatkan fakta sebenarnya.
Tindakan Tegas dan Evaluasi: Jika terbukti ada pelanggaran mutu dan penyimpangan porsi, harus ada tindakan tegas dan evaluasi total terhadap pengelola dapur Yayasan Ala Delpi. Sebaliknya, jika terbukti sesuai standar, klaim tersebut wajib diumumkan secara terbuka demi transparansi publik.
Program Makan Bergizi Gratis menyangkut masa depan dan kesehatan tumbuh kembang anak-anak Simalungun. Kualitas, porsi, kebersihan, dan variasi nutrisi tidak boleh dikorbankan demi mengejar margin keuntungan pengelola atau sekadar menggugurkan kewajiban distribusi.
Masyarakat Simalungun kini menunggu ketegasan dan tindakan nyata Korwil serta Satgas MBG. Media ini akan terus mengawal perkembangan kasus ini serta membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak Yayasan Ala Delpi, SPPG, dan dinas terkait guna menyajikan informasi yang berimbang dan transparan.(SGN/R01 team)
Discussion about this post