Jakarta, Sinarglobalnusantara.com-
Kabar baik datang bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan 480 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk diaktifkan secara bertahap.
Aktivasi dijadwalkan mulai Jumat, 2 Oktober 2026, dengan sasaran utama wilayah 3T, daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi, serta wilayah yang masih memiliki sekolah yang belum mendapatkan layanan MBG.
Langkah ini ibarat membuka kembali pintu yang sebelumnya belum tersentuh. Di tengah luasnya bentang geografis Indonesia, makanan bergizi tidak hanya menjadi persoalan menu di atas meja, tetapi juga persoalan jarak, distribusi, infrastruktur, dan kemampuan negara menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.
Kepala BGN Sudaryono pada hari Rabu (30/09/2026) mengatakan sebanyak 480 SPPG tersebut tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota, dengan fokus awal diarahkan ke kawasan Indonesia Timur.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 211 SPPG merupakan mitra mandiri, sementara 269 SPPG merupakan SPPG terpencil.
Wilayah yang masuk dalam sasaran antara lain Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Bukan Sekadar Buka Dapur
Namun, aktivasi 480 SPPG tersebut tidak serta-merta berarti seluruh dapur langsung melayani penerima manfaat.
BGN masih harus melewati sejumlah tahapan, mulai dari pelatihan penjamah makanan, persiapan operasional, hingga penambahan penerima manfaat secara bertahap.
Menurut Sudaryono, proses tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat minggu setelah aktivasi sebelum dapur-dapur tersebut siap beroperasi secara penuh.
Dengan demikian, tanggal 2 Oktober lebih tepat dipandang sebagai gerbang awal menuju operasional, bukan garis akhir.
Sebab, dapur boleh berdiri, peralatan boleh lengkap, dan anggaran boleh tersedia. Namun yang jauh lebih penting adalah memastikan makanan yang keluar dari dapur benar-benar aman, bergizi, tepat sasaran, dan sampai kepada penerima manfaat.
3T dan Stunting Jadi Perhatian
Perluasan layanan MBG ini diarahkan kepada daerah yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan akses pelayanan.
Wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan menjadi perhatian karena persoalan distribusi dan akses layanan jauh lebih kompleks.
Dalam konteks tersebut, program MBG bukan hanya tentang sepiring makanan, tetapi juga tentang bagaimana negara mengetuk pintu masyarakat yang berada jauh dari pusat kota.
BGN menyatakan pembukaan SPPG berikutnya akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan layanan, pemetaan sistem, kondisi wilayah, serta data penerima manfaat.
Di Balik Ekspansi, Standar Keamanan Pangan Tetap Jadi Sorotan
Di tengah ekspansi tersebut, BGN juga menghadapi pekerjaan rumah terkait tata kelola dan keamanan pangan SPPG.
Pada September 2026, BGN menyatakan menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dari jumlah tersebut, 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran, sementara 447 SPPG telah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan, dan delapan SPPG belum terkonfirmasi status SLHS-nya.
Sebelumnya, BGN juga menyatakan telah menutup sementara 1.999 SPPG yang belum mendaftarkan SLHS. Empat SPPG kemudian dihentikan secara permanen karena dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan dan tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran operasional.
Di sinilah tantangannya. Memperluas dapur adalah soal kuantitas. Memastikan setiap dapur memenuhi standar adalah soal kualitas dan keselamatan.
Program sebesar MBG membutuhkan keduanya berjalan beriringan. Jangan sampai mengejar jumlah justru membuat pengawasan tertinggal di belakang.
BGN Ingatkan Bahaya Calo Aktivasi SPPG
BGN juga memberikan peringatan kepada masyarakat dan calon mitra agar berhati-hati terhadap pihak yang mengaku sebagai perwakilan BGN dan menawarkan bantuan untuk mengurus aktivasi SPPG.
Sudaryono menegaskan penentuan SPPG yang diaktifkan dilakukan berdasarkan sistem dan basis data BGN.
BGN, menurut dia, tidak memberikan kewenangan kepada pihak luar, termasuk asosiasi maupun individu tertentu, untuk menentukan atau menawarkan aktivasi dapur atas nama lembaga tersebut.
Peringatan ini menjadi penting karena setiap program dengan anggaran besar selalu memiliki ruang yang harus dijaga dari praktik percaloan maupun pungutan yang mengatasnamakan lembaga.
Jika benar ada pihak yang meminta imbalan untuk mempercepat proses aktivasi, masyarakat diminta berhati-hati dan melakukan verifikasi kepada BGN.
Jangan sampai program yang dirancang untuk memberi makan anak bangsa justru menjadi ladang bagi oknum yang mencari keuntungan dari balik meja.
Anggaran Ratusan Triliun
Dari sisi anggaran, BGN mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun hingga 16 September 2026.
Masih terdapat sekitar Rp79 triliun yang belum terealisasi untuk mendukung penyaluran MBG hingga akhir tahun.
Besarnya anggaran tersebut sekaligus menunjukkan besarnya tanggung jawab pengawasan.
Setiap rupiah bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Di ujungnya ada makanan yang seharusnya sampai ke tangan anak-anak, ibu hamil, maupun kelompok penerima manfaat lainnya sesuai sasaran program.
Rantai Pasok Lokal Ikut Didorong
Selain memperluas SPPG, BGN juga mendorong penguatan rantai pasok dengan mengutamakan produk dalam negeri dan melibatkan pelaku usaha lokal.
Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat keberlanjutan operasional MBG, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah.
Dengan begitu, dapur MBG tidak hanya menjadi tempat memasak makanan bergizi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi lokal.
480 Dapur, 16 Provinsi, dan Tantangan Pengawasan
Aktivasi 480 SPPG pada 2 Oktober 2026 menjadi langkah baru dalam memperluas cakupan MBG, khususnya ke wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Namun, pekerjaan terbesar bukan hanya membuka dapur baru.
Tantangan sesungguhnya adalah memastikan setiap dapur berjalan sesuai standar, setiap makanan aman dikonsumsi, setiap penerima manfaat tepat sasaran, dan setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, ketika program sebesar MBG bergerak menuju pelosok negeri, pengawasan harus bergerak lebih cepat.
Dapur boleh bertambah, tetapi standar tidak boleh berkurang.
Program boleh diperluas, tetapi pengawasan jangan sampai tertinggal.
Kini, masyarakat tentu menunggu bagaimana 480 SPPG tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi pelayanan nyata di lapangan.
Karena bagi masyarakat di wilayah 3T, janji tentang makanan bergizi baru akan memiliki arti ketika sepiring makanan itu benar-benar tiba di hadapan mereka.(SGN/Rizki)
Discussion about this post