Siak, Sinarglobalnusantara.com Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Siak menyatakan sikap tegas terhadap ulah PT Seraya Sumber Lestari (SSL) yang dinilai arogan serta tidak menghormati marwah adat dan pemerintahan daerah.
LAMR mendesak agar PT SSL segera menyampaikan permintaan maaf secara adat kepada Bupati Siak sebagai representasi masyarakat dan Negeri Istana.
Pertemuan khusus digelar di kantor LAMR siak bersama Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik dan Tenaga Ahli Bupati Siak, Taufik.
Pertemuan ini menjadi forum untuk merumuskan langkah dan sikap resmi lembaga adat sekaligus wujud dukungan moral kepada Bupati Siak dalam menjaga marwah negeri serta mendukung upaya penyelesaian konflik yang sedang ditempuh pemerintah Kabupaten Siak.
Dalam kesempatan itu, Taufik menekankan bahwa konflik antara masyarakat dan PT SSL tidak terlepas dari berbagai krisis yang dialami masyarakat, mulai dari krisis keadilan, krisis ekologi, hingga krisis marwah adat.
“Konflik ini sudah berlangsung lebih 20 tahun. Ada krisis keadilan yang menimpa masyarakat adat hingga terjadi kriminalisasi. Ada krisis ekologi karena hutan dan tanah gambut dihancurkan demi kepentingan korporasi. Dan juga krisis marwah adat, khususnya di Tumang sebagai kampung tua. Saat ini anak kemenakan kita terseret hukum dan meski kita tidak bisa mengintervensi proses hukum, kita perlu melihat akar masalah konflik ini,” tegas Taufik.
Oleh karena itu, pertemuan yang dihadiri para Datuk dan pengurus LAMR Kabupaten Siak menghasilkan sejumlah poin penting sebagai sikap resmi lembaga adat.
1.LAMR Kabupaten Siak mengecam Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap Bupati siak karena Bupati adalah simbol kehormatan dan representasi masyarakat Kabupaten Siak. Segala bentuk pelecehan terhadap Bupati sama artinya dengan melecehkan marwah Negeri Istana. Seperti kata petuah Melayu, “Tersinggung marwah, runtuhlah daulat; tercederai harga diri, hilanglah martabat negeri.”
2.LAMR Kabupaten Siak Mendorong Menteri Kehutanan RI melakukan Evaluasi dan Pencabutan Izin PT. SSL.
LAMR Kabupaten Siak mendukung langkah Bupati untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan PT. SSL kepada Kementerian Kehutanan, sekaligus mendorong reviuw adendum pencabutan izin usaha PT. SSL demi kepentingan masyarakat. Bagi LAMR, izin yang merugikan rakyat dan merusak lingkungan tidak pantas diperpanjang oleh negara. “Alam takambang jadi guru; jika alam rusak, binasalah hidup manusia.”
3.LAMR Kabupaten Siak berkomitmen untuk mendukung dan memperkuat mandat Tim Penyelesaian Konflik. LAMR Kabupaten Siak memberikan dukungan penuh terhadap langkah Bupati dalam penyelesaian konflik, termasuk mempertegas dan menguatkan mandat Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik yang dibentuk melalui SK Bupati.
Sebagaimana pepatah Melayu mengatakan, “Bulat air kerana pembuluh, bulat kata kerana mufakat.”
Dengan kebersamaan dan dukungan dari seluruh elemen adat, pemerintah, dan masyarakat, penyelesaian konflik ini akan menemukan jalan yang bermarwah dan berkeadilan
Ketua LAMR Siak, Affan Usman, menegaskan bahwa sikap ini adalah bentuk tanggung jawab adat untuk menjaga kehormatan negeri dan kepentingan masyarakat.
“Kami tidak bisa mentolerir sikap arogan perusahaan yang mengabaikan marwah adat. PT SSL harus meminta maaf secara adat, dan apabila terbukti melanggar aturan, izinnya harus dicabut. LAMR berdiri bersama Bupati untuk menjaga kepentingan masyarakat dan tanah negeri ini,” tegasnya.
LAMR Siak menegaskan bahwa adat tetap menjadi benteng marwah dan keberanian dalam menghadapi arogansi perusahaan yang merugikan masyarakat.
Peristiwa yang terjadi pada Sabtu, 23 Agustus 2025 di Pekanbaru, menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki etika maupun iktikad baik dalam penyelesaian mediasi konflik yang difasilitasi pemerintah daerah.
Bahkan, peristiwa tersebut mempertontonkan sikap perusahaan yang tidak beradab dan tidak beretika
Atas hal itu, LAMR Siak mendesak perusahaan segera menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Kabupaten Siak, atas tindakan yang melecehkan simbol daerah.
Bupati adalah panji dan representasi marwah negeri, sehingga pelecehan terhadap beliau sama artinya dengan melecehkan seluruh masyarakat Siak.
Sebagai tindak lanjut, LAMR Siak akan mengumpulkan para pengurus LAM (Lembaga Adat Melayu) seluruh kecamatan, seluruh pengurus kabupaten, serta para datuk-datuk untuk melakukan konsolidasi langkah strategis.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah moratorium atau pencabutan warkah adat yang pernah diberikan kepada perusahaan, sebagai bentuk sanksi adat atas perilaku yang tidak menghormati marwah Negeri Istana.
“LAMR tidak akan tinggal diam menghadapi pelecehan ini. Kami akan berdiri tegak membela kehormatan negeri dan masyarakat Siak,” tegas Ketua LAMR Kabupaten Siak, Affan Usman.
Selanjutnya, LAMR Kabupaten Siak akan menggelar diskusi adat dan konferensi pers pada hari Selasa, 25 Agustus 2025, bertempat di Kantor LAM Siak.
Dalam kesempatan tersebut, LAMR juga menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar memberikan dukungan penuh terhadap langkah Bupati Siak yang sedang menempuh jalur administrasi terkait upaya pencabutan izin perusahaan.
Kepada anak kemenakan, LAMR menegaskan agar tetap kondusif dan sabar menanti hasil dari proses hukum dan administrasi yang tengah dijalankan Pemerintah Daerah bersama Tim Penyelesaian Konflik. Jangan sampai terprovokasi oleh kegaduhan yang dipertontonkan pihak perusahaan.
Adat Melayu mengajarkan:
“Kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga.” (kita harus tahu batas dan menunggu proses dengan bijaksana).
“Tegak sama tinggi, duduk sama rendah.” (semua pihak harus saling menghormati, terutama pemerintah sebagai panji negeri).
“Luka boleh sembuh, aib jangan terbawa mati.” (marwah negeri wajib dijaga, jangan sampai ternoda oleh ulah segelintir yang tidak beradat).
Dengan demikian, mari kita percayakan proses ini kepada jalur resmi yang ditempuh pemerintah. LAMR Siak bersama seluruh datuk, ninik mamak dan pemangku adat akan terus mengawal persoalan ini demi menjaga marwah negeri dan hak-hak Masyarakat,” tutup Affan Usman.
Sumber: PasarRiau.Com
(SGN-Hulu)
Discussion about this post