Ogan Ilir, Sinarglobalnusantara.com-
Aroma dugaan permainan BBM subsidi di Kabupaten Ogan Ilir kian menyengat. Di tengah antrean panjang kendaraan dan keluhan warga yang kesulitan mendapatkan Pertalite maupun Biosolar, harga BBM subsidi justru melonjak liar di tingkat pengecer hingga menyentuh Rp15 ribu per liter.
Fenomena ini memantik kritik keras dari pengamat kebijakan publik Budi Rizkiyanto. Ia menilai kondisi tersebut bukan sekadar persoalan distribusi, melainkan sinyal kuat lemahnya pengawasan negara terhadap tata kelola BBM subsidi.
“Kalau Pertalite yang seharusnya Rp10 ribu bisa dijual Rp14 ribu sampai Rp15 ribu di pengecer, berarti ada rantai distribusi yang bocor. Ini bukan lagi dugaan pelanggaran kecil, ini sudah seperti bisnis terselubung di atas penderitaan rakyat,” tegas Budi, Selasa (27/05/2026).
Menurutnya, kelangkaan BBM di SPBU bukan terjadi begitu saja. Ia menduga ada pola pengisian berulang yang melibatkan oknum tertentu sehingga BBM subsidi diduga dialihkan ke pasar ilegal untuk dijual kembali dengan keuntungan besar.
Akibatnya, masyarakat kecil harus menghadapi dua kenyataan pahit sekaligus: antre berjam-jam di SPBU dan membeli BBM dengan harga yang jauh lebih mahal ketika stok resmi menghilang.
“Yang membuat miris, antrean kendaraan sampai memakan badan jalan dan mengganggu aktivitas warga sudah seperti pemandangan harian. Tapi seolah tidak ada tindakan serius. Negara seperti absen,” katanya.
Budi bahkan mempertanyakan pengawasan distribusi yang dilakukan PT Pertamina (Persero) serta aparat penegak hukum. Ia menilai praktik penjualan BBM subsidi di luar harga resmi mustahil terjadi tanpa adanya celah pengawasan di lapangan.
“BBM subsidi itu barang negara. Kalau bisa keluar bebas ke pengecer ilegal, publik berhak curiga ada pembiaran. Pertanyaannya sekarang: siapa yang bermain dan siapa yang melindungi?” ujarnya tajam.
Ia juga mengingatkan bahwa subsidi BBM sejatinya disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat kecil dan sektor produktif, bukan menjadi ladang keuntungan segelintir oknum.
“Kalau subsidi malah dikuasai mafia dan oknum SPBU, maka tujuan negara membantu rakyat gagal total. Yang untung hanya para pemain, sementara rakyat dipaksa membeli mahal,” tambahnya.
Budi mendesak dilakukan sidak besar-besaran terhadap SPBU di Ogan Ilir, termasuk audit distribusi dan pemeriksaan dugaan penimbunan BBM subsidi. Ia juga meminta aparat bergerak cepat sebelum keresahan masyarakat berubah menjadi konflik sosial.
“Masyarakat jangan diam. Catat nomor SPBU, dokumentasikan antrean dan transaksi mencurigakan, lalu laporkan. Kalau negara lambat bergerak, suara publik harus lebih keras,” pungkasnya.(SGN/MT)
Discussion about this post