Sumsel, Sinarglobalnusantara.com-
Di tengah berbagai persoalan masyarakat yang masih menuntut perhatian serius pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga ekonomi rakyat, muncul kabar anggaran sewa helikopter Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 yang nilainya disebut mencapai Rp4 miliar. Angka fantastis itu langsung memantik sorotan tajam dari Gerakan Pemuda Pembaharuan Sumatera Selatan (GP2SS).
Bagi GP2SS, anggaran miliaran rupiah untuk sewa helikopter bukan sekadar soal administrasi belanja daerah. Lebih dari itu, publik dinilai perlu mengetahui: seberapa mendesak kebutuhan tersebut, untuk siapa digunakan, dan apa dampaknya bagi masyarakat luas.
Ketua Umum GP2SS, Kemas Achik Muhram, menegaskan bahwa setiap rupiah dari APBD sejatinya harus berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan memunculkan tanda tanya di tengah kondisi sosial masyarakat yang masih membutuhkan perhatian nyata pemerintah.
“Publik berhak tahu. Jangan sampai di saat masyarakat masih berjuang menghadapi berbagai persoalan dasar, justru muncul anggaran fantastis yang urgensinya belum dijelaskan secara terbuka,” tegas Achik.
Menurutnya, transparansi penggunaan anggaran bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bentuk penghormatan pemerintah terhadap hak masyarakat untuk mengetahui ke mana uang daerah dibelanjakan.
GP2SS juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sangat ditentukan oleh keterbukaan dan keberanian menjelaskan setiap kebijakan, terutama yang menyangkut anggaran bernilai besar.
“Kalau memang pengadaan itu penting, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Apa urgensinya? Apa manfaat konkretnya? Jangan sampai publik menilai ada prioritas yang keliru dalam penggunaan APBD,” ujarnya.
Sorotan GP2SS ini sekaligus menjadi alarm sosial bahwa masyarakat kini semakin kritis mengawasi belanja pemerintah. Organisasi kepemudaan tersebut menilai anggaran daerah seharusnya lebih difokuskan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur yang berdampak luas.
Dengan mengusung semangat “Suara Pemuda, Suara Rakyat, Suara Pembaharuan”, GP2SS menegaskan kritik yang mereka sampaikan bukan untuk menyerang pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Sumatera Selatan.
Kini, publik menanti jawaban: benarkah helikopter menjadi kebutuhan mendesak di tengah berbagai persoalan rakyat yang belum sepenuhnya terselesaikan?.(SGN/MT)
Discussion about this post