Banda Aceh, Sinarglobalnusantara.com-
Kecerdasan tanpa keteladanan hanya akan menjadi suara yang bergema tanpa jejak. Karena itu, para cendekiawan Muslim Aceh dituntut tidak sekadar unggul secara intelektual, tetapi juga mampu menghadirkan kesantunan, keteladanan dan kerja nyata di tengah masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (MPW ICMI) Aceh, Dr Taqwaddin, saat memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Wilayah (Musywil) VIII ICMI Aceh di Hotel Azana Oasis Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).
“Cendekiawan adalah orang-orang cerdas yang santun,” kata Taqwaddin.
Menurutnya, predikat cendekiawan tidak semestinya berhenti pada gelar akademik, kemampuan berbicara maupun penguasaan ilmu pengetahuan. Lebih jauh, kecendekiawanan harus dibuktikan melalui kemampuan menerjemahkan ilmu, gagasan dan pemikiran menjadi kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap ICMI Aceh dapat menjadi salah satu kekuatan moral dan intelektual yang ikut bekerja mewujudkan Aceh yang mulia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menengok Sejarah Aceh dan Belanda
Dalam pidatonya, Taqwaddin juga membawa peserta Musywil menengok perjalanan panjang Aceh dalam percaturan sejarah dan hubungan internasional.
Ia mengingatkan bahwa Kesultanan Aceh pernah menjadi salah satu kekuatan politik penting di kawasan Asia Tenggara. Pada abad ke-17, Aceh berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat intelektual Islam yang memiliki pengaruh luas di kawasan.
Ia juga menyinggung sejarah hubungan Aceh dengan Belanda. “Kerajaan Aceh lebih tua dari Kerajaan Belanda. Aceh adalah kerajaan pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda pada 1603,” ujar Taqwaddin.
Pernyataan tersebut disampaikan Taqwaddin dalam konteks refleksi sejarah mengenai posisi Aceh pada masa lalu. Sejumlah tulisan sejarah populer dan kajian mengenai hubungan awal Aceh–Belanda memang turut membahas klaim mengenai hubungan diplomatik kedua wilayah tersebut.
Taqwaddin kemudian mengungkapkan kisah seorang profesor berkebangsaan Belanda yang, menurutnya, pernah menyampaikan permintaan maaf melalui Ketua ICMI Aceh atas sejarah peperangan Belanda dengan Aceh.
“Ada seorang profesor berkebangsaan Belanda meminta maaf melalui Ketua ICMI Aceh. Beliau mengatakan, seharusnya Belanda tidak berperang dengan Aceh,” ungkapnya.
Bagi Taqwaddin, sejarah bukan sekadar cerita masa lalu yang disimpan dalam buku. Sejarah harus menjadi cermin sekaligus energi bagi generasi sekarang untuk membangun masa depan Aceh.
Sebab, perjalanan sejarah Aceh juga mencatat konflik panjang dengan kolonial Belanda yang kemudian meletus menjadi Perang Aceh sejak 1873.
Dari Lumbung Padi Menuju Ketahanan Pangan
Dari lembaran sejarah tersebut, Taqwaddin kemudian mengajak peserta Musywil melihat persoalan Aceh hari ini, terutama mengenai ketahanan pangan.
Ia mengangkat lumbung padi sebagai simbol kemandirian masyarakat Aceh pada masa lalu.
“Dulu salah satu simbol kemuliaan dan kesejahteraan adalah lumbung padi di rumah,” katanya.
Menurutnya, keberadaan lumbung padi menggambarkan keluarga yang memiliki cadangan pangan dan tidak mudah bergantung kepada pihak lain.
Konsep tersebut, kata dia, relevan untuk kembali direnungkan dalam menghadapi tantangan kehidupan masyarakat saat ini.
Ketahanan pangan bukan hanya berbicara mengenai produksi beras atau sektor pertanian. Di dalamnya terdapat persoalan kemandirian ekonomi, kesejahteraan, daya tahan masyarakat hingga martabat sebuah daerah.
Karena itu, para cendekiawan Muslim Aceh dituntut mampu membaca persoalan tersebut secara lebih luas sekaligus menawarkan gagasan yang dapat diterapkan di lapangan.
“Cendekiawan Muslim Aceh diharap bekerja untuk membantu terwujudnya Aceh mulia dan membangun kesejahteraan masyarakat Aceh,” tegasnya.
Kepemimpinan ICMI Bukan Kekuasaan
Dalam kesempatan tersebut, Taqwaddin juga menyinggung karakter kepemimpinan di tubuh ICMI.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan organisasi cendekiawan berbeda dengan kepemimpinan kepala daerah. Jika kepala daerah memiliki kewenangan pemerintahan, ICMI bergerak melalui kekuatan gagasan, keteladanan, komunikasi dan kerja kolektif.
“Kepemimpinan di ICMI berbeda dengan kepala daerah, baik otoritas, peran maupun fungsi kelembagaannya,” ujarnya.
Menurutnya, organisasi cendekiawan tidak seharusnya menjadikan kekuasaan sebagai ukuran utama kepemimpinan. Sebaliknya, kualitas kepemimpinan harus tercermin dari gagasan yang ditawarkan, keteladanan yang diberikan dan seberapa besar manfaat organisasi bagi masyarakat.
Pernah ‘Kehilangan Napas’, Kini Kembali Dikonsolidasikan
Taqwaddin juga membuka kembali lembaran perjalanan ICMI Aceh pada periode sebelumnya.
Ia menyebut organisasi tersebut sempat berada dalam kondisi yang membuat roda organisasi seperti kehilangan napas akibat dinamika yang berkembang ketika itu.
“ICMI Aceh dalam periode lalu pernah sempat seperti kehilangan napas karena kondisi yang berkembang saat itu,” ujarnya.
Untuk menjaga keberlangsungan organisasi, berdasarkan kesepakatan Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Pengurus Harian, dirinya kemudian ditunjuk sebagai Ketua MPW ICMI Aceh melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
Kini, dalam Musywil VIII ICMI Aceh, Taqwaddin menyatakan kembali mencalonkan diri untuk dipilih sebagai Ketua MPW ICMI Aceh.
“Untuk kelangsungan roda kepemimpinan organisasi, saya mencalonkan diri untuk dipilih dalam Muswil ini,” katanya.
Ia menegaskan bahwa proses pemilihan merupakan bagian dari mekanisme organisasi. Karena itu, dinamika Musywil diharapkan tetap berlangsung dalam suasana persaudaraan, santun dan mengedepankan kepentingan organisasi serta kemajuan Aceh.
Jangan Hanya Menjadi Rumah Kaum Intelektual
Musywil VIII ICMI Aceh diharapkan tidak berhenti sebagai forum pergantian atau pemilihan kepemimpinan organisasi.
Lebih dari itu, Musywil menjadi ruang konsolidasi gagasan para cendekiawan Muslim untuk merumuskan agenda strategis Aceh ke depan.
Mulai dari penguatan kemandirian ekonomi umat, ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Sebab, di tengah berbagai persoalan yang dihadapi Aceh, masyarakat tidak hanya membutuhkan orang-orang pintar yang pandai berbicara.
Masyarakat membutuhkan cendekiawan yang turun dari menara gagasan, menyentuh persoalan di lapangan dan mengubah pengetahuan menjadi pengabdian.
Dengan demikian, ICMI Aceh diharapkan tidak sekadar menjadi rumah bagi kaum intelektual Muslim, tetapi menjadi dapur gagasan dan kekuatan moral yang ikut memasak masa depan Aceh—agar sejarah kejayaan tidak berhenti menjadi nostalgia, melainkan berubah menjadi energi untuk membangun Aceh yang lebih mandiri, bermartabat dan sejahtera.
(Laporan Saif)
Discussion about this post