Simalungun, Sinarglobalnusantara.com-
Seorang warga Desa Bosar Nauli, Eva Anggraini, menyampaikan surat terbuka yang ditujukan kepada pemerintah desa terkait dugaan ketidakadilan dalam penyaluran berbagai jenis bantuan sosial. Terpantau pada Selasa (09/12/2025), melalui tulisannya di dinding Facebook Eva Angraini dan telah beredar di media sosial, Eva menyoroti pembagian bantuan yang dinilai tidak merata dan cenderung diberikan kepada kelompok warga tertentu.
Dalam hal tersebut, Eva menyebut bahwa berbagai bantuan seperti PKH, BLT, BLT Kesra, hingga bantuan beras diduga hanya diterima oleh orang-orang yang sama. Sementara beberapa warga lain yang dinilai lebih membutuhkan justru tidak terdata atau tidak diverifikasi oleh pihak desa.
Begini dituliskan Eva Angraini melalui beranda Facebook nya.
“Kepada yang terhormat jajaran pemerintahan desa bosar nauli..
Tolong bantuan itu dibagi seadil² nya..
Jangan semua bantuan itu dilimpahkan ke orang itu² aja.
Pkh orang nya itu,blt orang nyaitu,blt kesra yang dapat itu juga.ini beras yang dapat pun itu juga..
Gak menyalahkan yang dapatan ya we..
Tapi apa gak bisa nengok nya pemerintahan desa ini..
Yang dapatan yang punya rumah ,yang punya ladang sementara yang numpang2 yang gak punya rumah,yang gak punya ladang gak terverifikasi oleh mereka
Lucu²…
Apa harus viral dulu macam yang disiantar itu baru dapatan..
Apa harus banyak yg memviralakan baru kelen survey ulang..
Oo ya coba lah dlu komen kelen we,
APA IYA BANTUAN BLT KESRA HANYA ORANG YANG DIUNJUK YANG BISA MENDAFTARKAN UNTUK DAPAT BANTUAN ITU..
APA MEMANG SUDAH ADA DATA NYA BAHWA YANG BERHAK MENDAPATKAN ITU ORANG YANG SUDAH DITUNJUK DARI PUSAT..
HEBAT YA WE ORANG PUSAT,BISA TAU DIA SEDETAIL ITU DATA2 ORANG PEDESAAN SAMPEK KENAL SEMUA NAMA2 ORANG DIDESA INI”.
Surat terbuka tersebut kini menjadi perhatian warga lain yang merasakan hal serupa, dan diharapkan dapat mendorong pihak pemerintah desa untuk memberikan penjelasan serta melakukan verifikasi ulang data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran. Postingan ini pun mendapat respon dari para warga Net.
“Mantap KK bntar lagi ku posting juga ny KK… Bosan x awak nengok ny …..kasihan juga Kwan yg lebih susah hidup ny ngadu SMA awak ….Malah yg dpt yg kaya”tulis akun Novika Sariayu.
“G bisa kk kita bisa bilang terima nasib klo yg dapat itu yg pantas dpat. Ini GK yg punya rumah gedong punya ladang punya lembu dpat, sdang kn yg g punya malah g dpat.apa g mw di brontak yg kyak gtu”, kata Novika Sari Ayu.
Budi Mulyono Harap juga berkomentar”Iya kan kak ,pokoknya dobel” lah org itu yg dapat ,mau gak iri tapi dengar di telinga”, tulisnya.
Begitu juga Anan Fernando dalam kolom komentar menuliskan,”Kalau BLT kesra itu tergantung kepala Dusun ya yang mendata di kampung itu, soal ya kalau dsini begitu BLT kesra itu untuk masyarakat yang tak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah maka ya kepala Dusun yg mendata ulang”, tulis nya.
Sementara Jecky Sitorus Pane seperti ejekan Pedas dalam komentarnya menyebutkan jika mau dapat bantuan makanan harus memiliki saudara di pemerintahan desa,”Jika Mau dapat bantuan pemerintah,maka jadilah saudara dari RT,RW,KADES,SEKDES DAN PERANGKAT LAIN NYA.SAYA PASTIKAN ANDA PASTI DAPAT BANTUAN DARI SEGALA BANTUAN”. Tulis nya
Sementara itu, melalui akun Facebook Heppi Sidauruk yang diduga merupakan akun milik Pangulu Nagori Bosar Nauli, Heppi pun malah berkata senang atas kritisi warganya, tidak diketahui pasti apakah itu merupakan ejekan atau anggap remeh terhadap warga nya atau memang Pangulu sengaja mencari tameng atas kinerja nya yang disorot warga.
“GPP Klian posting n viralkan Ka kami jg senang” tulis akun Heppi Sidauruk dalam kolom komentar.
Eva Anggraini Anggraini lalu membalas komentar Heppi Sidauruk “biar rame dan terkenal ya buk..”
Lalu di balas Heppi Sidauruk lagi, “iy kk n biar adil memang biar ada perubahan.Karna yg selalu salahkn pemerintah terkecil padahal byk nya tiktok n media lain yg bisa kita cari tau kebenarannya klo pemerintah desa itu hanya bisa mengajukan warganya namun yg menentukan bukan pemerintah kecil”kata Heppi Sidauruk sepertinya menjelaskan bahwa kesalahan itu seolah olah ada pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Sampai berita ini disiarkan, belum ada konfirmasi resmi atau pernyataan resmi lainnya dari jajaran pemerintah Nagori Bosar Nauli terkait dugaan ketidakadilan yang disoroti Eva dan warga. Namun keluhan terbuka dari Eva serta tanggapan para warga Net, bukan hanya kritikan pribadi, melainkan cerminan perasaan banyak warga yang merasa tidak didengar. Eva mengingatkan pemerintahan desa untuk kembali ke akar tujuan bantuan sosial: memberikan harapan kepada yang paling lemah. Tanpa transparansi dan keadilan dalam pembagian, bantuan yang seharusnya menjadi kebahagiaan bisa malah menjadi sumber kecewa dan ketidakpercayaan antara warga dan pemerintah.(SGN/R01)
Discussion about this post