Jakarta, Sinarglobalnusantara.com-
Pertarungan hukum dalam perkara Citizen Lawsuit Bencana Sumatera semakin memanas. Para Penggugat secara tegas menolak seluruh eksepsi yang diajukan para Tergugat, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Melalui Replik yang disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Para Penggugat menegaskan bahwa gugatan ini bukan sekadar perkara hukum biasa, melainkan perjuangan warga negara untuk meminta pertanggungjawaban negara atas berbagai bencana ekologis yang terus berulang di Pulau Sumatera.
Menurut Para Penggugat, banjir, kerusakan lingkungan, dan krisis ekologis yang terjadi selama bertahun-tahun tidak bisa dipandang sebagai musibah alam semata. Mereka menilai terdapat dugaan kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban konstitusional untuk melindungi lingkungan hidup dan menjamin keselamatan rakyat.
“Negara tidak boleh abai. Ketika kerusakan lingkungan terus terjadi dan rakyat menjadi korban, maka negara harus dimintai pertanggungjawaban,” tegas Para Penggugat dalam dokumen repliknya.
Bantah Eksepsi Para Tergugat
Dalam eksepsinya, para Tergugat antara lain mempertanyakan legal standing Penggugat, status para mantan presiden yang sudah tidak lagi menjabat, serta tuntutan ganti rugi yang diajukan. Namun seluruh dalil tersebut dibantah oleh Para Penggugat.
Mereka menegaskan bahwa gugatan yang diajukan bukan sengketa Tata Usaha Negara, melainkan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara negara yang diduga lalai menjalankan amanat konstitusi.
Para Penggugat juga menolak anggapan bahwa Citizen Lawsuit tidak memiliki dasar hukum. Menurut mereka, mekanisme gugatan warga negara telah diakui dalam berbagai praktik peradilan di Indonesia sebagai instrumen untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional masyarakat.
“Tidak boleh ada alasan untuk menutup akses keadilan bagi warga negara hanya karena belum ada pengaturan formal yang rinci. Hak konstitusional rakyat harus tetap dilindungi,” demikian isi replik tersebut.
Negara Dinilai Gagal Melindungi Lingkungan
Dalam gugatan ini, Para Penggugat menyoroti dugaan kegagalan negara dalam mengawasi aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alam, serta pembiaran terhadap kerusakan ekologis yang akhirnya memicu bencana di berbagai daerah.
Mereka mengingatkan bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan justru melahirkan penderitaan akibat kerusakan lingkungan.
Karena itu, negara dinilai memiliki kewajiban hukum dan moral untuk mencegah kerusakan alam, menjaga keseimbangan lingkungan, serta melindungi masyarakat dari ancaman bencana ekologis.
Bukan Sekadar Ganti Rugi
Menariknya, Para Penggugat menegaskan bahwa tuntutan ganti rugi dalam perkara ini tidak semata-mata berkaitan dengan uang.
Mereka menyebut tuntutan tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan hak masyarakat, rehabilitasi lingkungan yang rusak, pemulihan kawasan terdampak bencana, serta langkah korektif agar tragedi serupa tidak terus berulang.
Dalam petitumnya, Para Penggugat meminta Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi para Tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut, menerima seluruh replik Penggugat, serta melanjutkan pemeriksaan perkara hingga putusan akhir.
Ujian Besar Penegakan Hukum Lingkungan
Perkara ini dipandang sebagai salah satu gugatan lingkungan paling penting dalam beberapa tahun terakhir. Putusan yang akan lahir nantinya berpotensi menjadi tonggak baru dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
Bagi Para Penggugat, perkara ini bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah di pengadilan. Lebih dari itu, gugatan ini menjadi simbol perlawanan warga negara terhadap kerusakan lingkungan yang selama ini dinilai terus memakan korban.
“Ini adalah perjuangan agar negara benar-benar hadir melindungi rakyat dan lingkungan hidup. Keadilan ekologis tidak boleh hanya menjadi slogan,” ujar Kuasa Hukum Penggugat, Advokat Muhammad Yusuf, S.H.
Kini publik menanti bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menyikapi pertarungan hukum yang menyentuh isu besar: tanggung jawab negara terhadap lingkungan hidup dan keselamatan jutaan warga yang terdampak bencana di Sumatera.(SGN/MT)
Discussion about this post