Sumsel, Sinarglobalnusantara.com-
Kondisi infrastruktur jalan yang rusak di sejumlah wilayah Kabupaten Empat Lawang kembali menuai sorotan. Kali ini, kritik keras datang dari organisasi kepemudaan, yakni Gerakan Pemuda Pembaharuan Sumsel, yang menilai pemerintah daerah belum menunjukkan langkah nyata dalam menangani persoalan yang dikeluhkan masyarakat sejak lama.
Ketua GP2SS, Kemas Achik Muram, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi jalan yang berlubang, berlumpur, dan sulit dilalui, hingga memaksa masyarakat turun tangan melakukan perbaikan secara swadaya menggunakan tenaga serta dana pribadi.
Menurutnya, fenomena gotong royong warga memperbaiki jalan bukanlah sebuah kebanggaan, melainkan alarm keras bahwa masyarakat sudah terlalu lama menunggu kehadiran pemerintah.
“Ketika pemerintah lamban bertindak, rakyat akhirnya bergerak sendiri. Ini bukan sekadar persoalan jalan rusak, tetapi menyangkut keselamatan warga, aktivitas ekonomi, dan masa depan masyarakat di desa-desa,” tegas Achik saat diwawancarai.
GP2SS menilai kerusakan jalan telah berdampak langsung terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari terganggunya akses pendidikan bagi pelajar, terhambatnya distribusi hasil pertanian, hingga sulitnya masyarakat memperoleh layanan kesehatan akibat akses transportasi yang tidak memadai.
Dalam pernyataannya, GP2SS menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Organisasi tersebut mendesak agar Bupati segera turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi jalan yang dikeluhkan warga, memastikan anggaran pembangunan dan perbaikan infrastruktur digunakan secara transparan, serta memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dibandingkan kegiatan yang bersifat seremonial.
Selain itu, GP2SS juga meminta pemerintah membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Menurut mereka, keterlibatan warga menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Achik menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, GP2SS mengaku ingin menjadi mitra kritis yang mengingatkan pemerintah agar lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami tidak anti pemerintah, tetapi kami anti pembiaran. Rakyat membutuhkan pemimpin yang hadir mendengar keluhan dan melihat langsung kenyataan di lapangan, bukan hanya hadir dalam acara-acara seremonial,” ujarnya.
GP2SS berharap keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan dapat segera mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik dapat berjalan lebih baik serta aman bagi seluruh warga. (SGN/M. Tahan )
Discussion about this post