Padang, Sinarglobalnusantara.com
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menilai pertemuan para elite politik di Tanah Suci dalam rangkaian musim haji 1444 Hijriah baik bagi iklim demokrasi Indonesia.
“Pertemuannya kan bagus,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Padang, Rabu.
Menurut dia, pertemuan para elite partai dan elite politik seperti Ganjar Pranowo yang bertemu langsung dengan bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan Anies Baswedan di Tanah Suci, merupakan sesuatu positif bagi kemajuan demokrasi.
Tidak hanya pertemuan kedua bakal calon presiden dari masing-masing koalisi, Hasto mengatakan pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPR RI Puan Maharani beberapa waktu lalu juga memberikan kesan positif dan membangun terhadap demokrasi di Tanah Air.
“Semua dialog itu dilakukan. Dengan dialog itu kita bisa tahu,” ucap dia.
Saat ditanya apakah pertemuan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dengan Ganjar Pranowo di Tanah Suci sebagai bentuk sinyal pasangan yang bakal diusung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Hasto tidak menjawab dengan pasti.
Hanya saja, lulusan Fakultas Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyebut sejumlah nama-nama yang menurut hasil lembaga survei, saat ini terus digodok oleh partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.
Nama-nama yang disinggung Hasto ialah Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Kemudian, ia juga menyebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar hingga Muhammad Zainul Majdi atau yang juga dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB).
Jika merujuk pada hasil lembaga survei nama-nama tersebut merupakan bukti pengakuan dari masyarakat di Tanah Air. Hanya saja, setiap nama memiliki tingkat elektabilitas yang berbeda-beda, ucap dia.
“Ini semua nama-nama kemudian dilakukan penggodokan secara baik,” ujarnya.
Untuk diketahui, pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasangan capres dan cawapres diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung partai politik atau gabungan partai peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(SGN/RED)
#sumber: Antara Babel.com
Discussion about this post