Medan, Sinarglobalnusantara.com-
Ketua Komisi C DPRD Sumatera Utara, Rony Reynaldo Situmorang SH MIP, menyatakan akan mendalami perbedaan data mengenai dana milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang disebut mengendap di bank hingga mencapai Rp 3,1 triliun.
Pernyataan tersebut merespons sorotan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengungkapkan adanya 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di bank per September 2025, salah satunya adalah Sumatera Utara. Hal ini disampaikan Purbaya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Namun, informasi berbeda justru disampaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut, yang menyebutkan bahwa dana yang tersimpan di bank hanya sebesar Rp 900 miliar.
“Saya menanggapinya, ini informasi dari Kementerian Keuangan atau pemerintah pusat. Jadi, itu informasi terpercaya. Bukan informasi abal-abal,” ujar Rony kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).
Politisi Partai NasDem dari Dapil Sumut X (meliputi Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun) itu menyatakan heran dengan perbedaan data yang sangat signifikan antara laporan pusat dan daerah. Ia menyebut perlu ada pendalaman secara serius untuk mengetahui kebenaran data tersebut.
“Saya dengar dari rapat Banggar DPRD Sumut, dana riil yang ada di rekening Pemprov Sumut hanya Rp 900 miliar. Tapi Kemenkeu bilang Rp 3,1 triliun. Nanti kami dalami di Komisi C,” tegasnya.
Rony juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap dugaan adanya ketidakterbukaan atau penutupan informasi dari pihak BPKAD atau Pemprov Sumut. Menurutnya, hal ini bukan persoalan sepele karena menyangkut keuangan daerah dan kepercayaan publik.
“Ada dugaan menutupi informasi. Tidak sekadar itu, ada yang tidak sinkron. Tidak main-main, ini menteri yang ngomong,” cetusnya.
Rony meminta Pemprov Sumut dan BPKAD untuk segera memberikan klarifikasi resmi dan, jika perlu, membantah data dari Kementerian Keuangan dengan menyajikan data yang sahih.
“Kalau mau dibantah, tunjukkan dong datanya. Kepala BPKAD Sumut harus bertanggung jawab. Berapa sebenarnya anggaran yang tersimpan di rekening? Jangan sampai ini menyesatkan publik,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Provinsi Sumut dan BPKAD Sumut belum memberikan keterangan resmi terkait perbedaan data tersebut.(SGN/R01)
Discussion about this post