Aceh Tamiang, Sinarglobalnusantara.com-
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Aceh Tamiang mengadakan pertemuan penting dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang pada hari Rabu, 8 Oktober 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas peluang hilirisasi komoditas unggulan daerah, sejalan dengan program hilirisasi nasional yang tengah digalakkan pemerintah.
M. Prawira Haji, S.Psi, Ketua DPD Tani Merdeka Aceh Tamiang, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan proposal program hilirisasi untuk dua komoditas utama Kabupaten Aceh Tamiang: kakao untuk wilayah pegunungan dan kelapa untuk wilayah pesisir. Proposal ini sebelumnya juga telah dipresentasikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tani Merdeka di Jakarta, yang dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono.
“Kami dari Tani Merdeka Aceh Tamiang telah mengajukan proposal program hilirisasi dalam forum nasional. Kami mengusulkan tanaman kakao untuk wilayah hulu dan tanaman kelapa untuk wilayah pesisir. Kami melihat ini sebagai potensi besar yang dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal,” kata Prawira Haji.
Pihaknya berharap DPRK Aceh Tamiang dapat memberikan dukungan penuh terhadap program ini jika terealisasi. “Dengan kedatangan kami ini, kami berharap Bapak Ketua DPRK dapat mendukung dan membantu pelaksanaan program ini ke depannya,” tambahnya.
Fadlon, Ketua DPRK Aceh Tamiang, menyambut baik inisiatif ini dan mengapresiasi semangat para pemuda tani yang tergabung dalam Tani Merdeka Aceh Tamiang. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap program hilirisasi yang diusulkan.
“Ini adalah langkah luar biasa, apalagi digerakkan oleh petani-petani muda dengan semangat yang sangat tinggi. Saya sebagai Ketua DPRK Aceh Tamiang mendukung penuh program hilirisasi yang dirancang oleh Tani Merdeka Aceh Tamiang,” ujar Fadlon.
Kabupaten Aceh Tamiang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perkebunan. Hilirisasi diharapkan dapat mengolah komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam membangun ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan menjadi contoh kolaborasi strategis antara masyarakat, organisasi petani, dan pemerintah.(SGN/Rizki)
Discussion about this post