Toba, Sinarglobalnusantara.com-
Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Toba, Andi Sumillam Sibarani, terhadap seorang pelajar telah mencapai babak baru dengan kesepakatan damai. Mediasi yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Laguboti Resort Toba bersama tokoh masyarakat dan kepala desa setempat pada 6 September 2025 lalu, berhasil mempertemukan kedua belah pihak. Andi Sibarani secara terbuka menyampaikan permintaan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
Damai yang Tak Meredakan Amarah Publik
Namun, perdamaian ini justru gagal meredakan amarah publik, terutama di kalangan warganet. Mereka secara luas mempertanyakan kelayakan Andi Sibarani sebagai wakil rakyat. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik dinilai tidak dapat dibenarkan, bahkan setelah adanya permintaan maaf dan kesepakatan damai.
Di berbagai platform media sosial, suara-suara skeptis semakin kencang. Banyak warganet berpendapat bahwa tindakan seorang wakil rakyat yang melakukan kekerasan tidak bisa begitu saja dimaafkan hanya dengan kesepakatan damai. Mereka ramai-ramai menyerukan agar Andi Sibarani segera dicopot dari jabatannya sebagai anggota DPRD Toba.
“Damai sih damai, tapi etika sebagai wakil rakyat di mana? Apa pantas seorang anggota DPRD main tangan?” tulis seorang warganet di kolom komentar sebuah berita online. Komentar senada juga banyak bermunculan, menyoroti bahwa seorang wakil rakyat seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, bukan justru melakukan tindakan yang melanggar hukum.
“Copot DPRD Toba pemukul warga, seharusnya DPRD Toba melindungi warganya,” tulis netizen di grup Kabupaten Toba. “Badan Kehormatan DPRD Toba pecat anggota DPRD Toba pemukul warga jangan dilindungi,” unggah warga net lainnya. Bahkan, ada yang menyindir dengan pertanyaan keras, “Apa kabar DPRD preman?”
Kronologi Insiden dan Dampak pada Citra DPRD Toba
Insiden yang terjadi pada awal Agustus 2025 ini bermula dari sebuah kesalahpahaman di jalan umum. Korban, seorang pelajar warga Toba, diduga terlibat adu mulut dengan Andi Sibarani yang berujung pada tindakan kekerasan fisik. Kasus ini kemudian viral di media sosial dan memicu kecaman dari berbagai pihak.
Tak hanya Andi Sibarani yang menjadi sorotan, kasus ini juga berdampak negatif pada citra DPRD Toba secara keseluruhan. Masyarakat merasa kecewa dan mempertanyakan efektivitas lembaga legislatif dalam menjalankan tugasnya. “DPRD itu kan wakil rakyat, seharusnya mereka fokus bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan malah bikin masalah,” kata seorang warga di Toba kepada Sinar Global Nusantara.
Bungkamnya Pimpinan DPRD Toba
Atas peristiwa yang mencoreng marwah legislatif Kabupaten Toba ini, masyarakat Toba berharap adanya tindakan nyata dari pimpinan DPRD. Namun, Ketua DPRD Toba, Frans Hendrik Tambunan, memilih bungkam ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Jumat (26/09/2025) sekitar pukul 13:50 WIB, hingga berita ini diterbitkan.
Beberapa pertanyaan penting yang diajukan oleh media Sinar Global Nusantara kepada Frans Tambunan meliputi:
1. Tindakan DPRD: Langkah-langkah apa yang akan diambil oleh DPRD Toba terkait kasus ini, mengingat adanya desakan dari masyarakat dan warganet yang mempertanyakan kelayakan Bapak Andi Sibarani sebagai wakil rakyat?
2. Etika dan Moral: Bagaimana pandangan DPRD Toba mengenai tindakan seorang anggota dewan yang melakukan kekerasan, dan apakah hal ini sesuai dengan kode etik dan moral seorang wakil rakyat?
3. Citra Lembaga: Upaya apa yang akan dilakukan oleh DPRD Toba untuk memulihkan citra lembaga legislatif di mata masyarakat, yang mungkin tercoreng akibat kasus ini?
4. Sanksi: Apakah Badan Kehormatan DPRD Toba akan mempertimbangkan pemberian sanksi terhadap Bapak Andi Sibarani, mengingat adanya tuntutan dari masyarakat?
Pelajaran Berharga bagi Wakil Rakyat
Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh wakil rakyat di Indonesia. Setiap tindakan dan perilaku mereka akan selalu menjadi sorotan publik. Masyarakat semakin kritis dan tidak akan segan-segan memberikan sanksi sosial jika para wakilnya melakukan tindakan yang tidak terpuji.
Penting bagi para wakil rakyat untuk selalu menjaga integritas dan moralitas, serta mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat dapat tetap terjaga dan demokrasi dapat berjalan dengan baik. Kasus Andi Sibarani ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Sekali kepercayaan itu hilang, akan sulit untuk mendapatkannya kembali.
(SGN/Team)
Discussion about this post