Keerom,Sinarglobalnusantara.com-
Majelis Rakyat Papua (MRP) laksanakan kegiatan jaring aspirasi pada masyarakat Papua yang berlangsung sukses di aula serba guna kantor Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Kabupaten Keerom, Papua tepatnya pada Jumat (11 Oktober 2024).
Anggota MRP Raimond May.SKM.M.Sos langsung memimpin kegiatan ini untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah tersebut.kegiatan pun dihadiri oleh aparat keamanan TNI dan Kepolisian untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan ini,”Pemerintah dan aparat penegak hadir bukan untuk mendukung salah satu kandidat tetapi bagaimana menjaga keamanan dan ketertiban di daerah ini selama pesta demokrasi berjalan,semuanya ada aturan main,TNI dan Polri harus netral”pungkas Raimond.
Raimond May menyampaikan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah menampung segala permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat setempat,Ia menjelaskan bahwa MRP yang terdiri dari 42 anggota Pokja Adat, Pokja Perempuan,dan Pokja Agama masing-masing 14 orang, tengah melaksanakan jaring aspirasi di delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua dengan tema”Partisipasi Orang Asli Papua dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua Tahun 2024″.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak partisipasi aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak di tanah Papua dan di seluruh Indonesia
Kegiatan jaring aspirasi ini juga dihadiri oleh Kepala Distrik Yaffi, Laurensius Pikindu, S.AP; Danramil Distrik Yaffi, Lettu Inf. Umar Ramdani; dan Kapolpos, Bripka Huda. Hadir pula kepala-kepala kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh Agama dan tokoh pemuda.
Dalam sesi tanya jawab, berbagai aspirasi masyarakat diangkat, namun hanya tiga usulan yang menjadi sorotan utama. Pertama, adanya dorongan agar ibu kota Kabupaten Keerom dikembalikan sesuai SK Kementerian Dalam Negeri. Kedua, usulan tentang peningkatan ekonomi kerakyatan dan penyediaan rumah layak huni. dan Usulan ketiga adalah pemetaan tanah wilayah adat komunal, jangan sampai tanah sejengkal pun hilang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena wilayah ini perbatasan langsung RI- Papua New Guinea,dengan usulan ini akan didorong kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua, serta pemerintah Kabupaten Keerom.
Raimond May juga mengimbau masyarakat agar cerdas dalam memilih pemimpin daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Hal ini diharapkan dapat Orang Asli Papua khususnya dan Orang Asli Keerom ikut berpartisipasi mendukung regulasi yang berpihak kepada Orang Asli Papua, khususnya melalui peraturan daerah Provinsi dan perdasus yang dibuat oleh MRP, DPRP ,DPRK, dan pemerintah (eksekutif)”tandasnya.(SGN/FT)
Discussion about this post