Simalungun, Sinarglobalnusantara.com-
Salah satu Aktivis di Kabupaten Simalungun Susilo Atmaja Purba yang kerap disapa Purba Blankon meminta atas nama rakyat Simalungun agar Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Anton-Benny segera evaluasi kinerja 2 pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini dari jabatan strategis dan sangat penting karena langsung bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Simalungun.
Kedua pejabat tersebut diantaranya,Kepala Inspektorat Kabupaten Simalungun Roganda Sihombing dan Kadis DPMN Kabupaten Simalungun Sarimuda Purba.”Jika kedua pimpinan tinggi Pratama ini tidak segera dievaluasi atau diganti maka cita cinta Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Anton -Benny untuk membawa Simalungun menuju perubahan dengan “Semangat Baru” akan terhambat.Penilaian ini saya sampaikan mengingat rekam jejak kinerja kedua pemimpin tersebut atas apa yang telah terjadi di Nagori Nagori (Desa=Red) di seluruh Kabupaten Simalungun”Ujarnya kepada wartawan Kamis (03/04/2025).
Menurutnya sosok aktivis yang ternyata warga Kabupaten Simalungun ini dan sering menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun dijaman Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga ini,ada beberapa kasus yang sangat urgen di beberapa Nagori di Simalungun yang seharusnya cepat ditanggapi dan diselesaikan 2 instansi tersebut, dikatakan urgent mengingat masyarakat sendiri sudah lelah turun ke jalan meminta keadilan dan tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Simalungun.Namun hingga saat ini semua kasus dan tuntutan masyarakat seperti abu abu saja, berikut beberapa permasalahan yang sedang terjadi di beberapa Nagori di Kabupaten Simalungun yang tidak jelas penyelesaiannya:
1.Puluhan Mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Pangulu Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Selasa (23/04/2024).Kedatangan puluhan mahasiswa tersebut menuntut oknum Pangulu Nagori (Kepala Desa) Rambung Merah yang nilai melakukan korupsi kolusi dan nepotisme serta arogansi dan tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik agar mundur dari jabatannya.Hal ini pun tidak ada tanggapan ataupun tindakan nyata dari dua instansi tersebut (Inspektorat dan DPMN =Red )selaku pembina dan pengawas mewakili pemerintah kabupaten Simalungun.
2.Puluhan masyarakat Nagori Baja Dolok didominasi para ibu ibu beserta Ketua Maujana Nagori Baja Dolok selaku koordinator aksi telah melakukan aksi ujuk rasa sebanyak 2 kali di kantor Bupati Simalungun,yakni pada 25 Agustus 2023, dan 25 September 2023,dimana warga menuntut Pangulu Nagori Baja Dolok yang ternyata juga seorang ASN agar segera diberhentikan dari jabatan pangulu karena telah mencoreng Marwah Desa tersebut soal video mesum dan perjudian yang diduga dilakukan oknum Pangulu yang telah beredar di media sosial.”Terkait hal ini jika kita ikuti Perkembangan di media sosial,anehnya baik itu DPMN Simalungun bersama Inspektorat Simalungun tidak ada ketegasan dan tindakan nyata terhadap oknum ini, justru mereka lempar bola dengan mengarahkan diselesaikan di Maujana Nagori, padahal itu kan Ketua Maujana nya udah ikut demo, akhirnya perjuangan masyarakat pun lemah dan selesai begitu begitu saja, akhirnya sekarang masyarakat hanya tertunduk malu melihat pemimpinnya yang pagi hari pamer boncengan dengan istri pertama dan sore pamer boncengan istri ke dua di Desa itu,kita tahu karena masyarakat disana yang langsung cerita,separah ini kah tanah Habonaron Do Bona ini”ujar Purba Blankon.
3.Masyarakat Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan sudah 5 kali melakukan aksi unjuk rasa dan meminta Pangulu Bosar Nauli Heppy Nurnatalia Sidauruk dicopot dari Jabatannya karena diduga arogan dan semena terhadap perangkat dan rakyat,bahkan masyarakat meminta APH dan Instansi terkait usut dugaan korupsi yang dilakukan oknum pangulu tersebut,dimana sudah 5 kali melakukan aksi unjuk rasa dan terakhir kali melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPMN Simalungun dan Kantor Bupati Simalungun pada 27 Desember 2024,Namun dari beberapa tuntutan tersebut DPMN dan Inspektorat Kabupaten Simalungun diduga tidak melakukan tindakan apapun, buktinya hingga saat ini tidak jelas penyelesaiannya, justru masyarakat dan Perangkat Nagori yang dipecat semakin menjerit atas tingkah oknum pangulu yang diduga semakin sepele atas masyarakat nya,karena meskipun demo beberapa kali hasilnya zonk atau kosong.
4.Masyarakat Nagori Banjar Hulu, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun,awal Januari 2025 dan pertengahan Januari 2025 telah melakukan aksi unjuk rasa (demo) di kantor Pangulu Nagori Banjar Hulu demi menuntut keterbukaan realisasi penggunaan Dana Desa yang dikelola oleh Pangulu Kardianto alias Kentus, masyarakat juga mendesak agar Pangulu Kardianto diberhentikan dari jabatannya, dituliskan dalam beberapa media bahwa Masyarakat bersama Maujana Nagari telah melayangkan surat kepada Inspektorat Kabupaten Simalungun dan DPMN Simalungun,namun masyarakat kecewa karena tidak ada tindakan apapun.
“Dari 4 sample ini jelas bahwa dua instansi ini tidak bekerja maksimal, bukan hanya 4 permasalahan ini saja sebenarnya,tapi jika kita cek di media sosial begitu banyak temuan temuan para Media Pers dan para LSM di kabupaten Simalungun ini,mari berfikir secara logika apa benar penggunaan Dana Desa dan penggunaan Anggaran lainnya yang bersumber dari APBD Simalungun di seluruh kabupaten Simalungun ini sudah bersih dari korupsi,namun baik itu Roganda Purba selaku Kepala Inspektorat Simalungun dan Sarimuda Purba Selaku Kepala Dinas DPMN Kabupaten Simalungun diduga hanya bekerja nyaman saja tanpa peduli setiap informasi yang disampaikan kepada mereka”Kata Purba Blankon.
“Parahnya” sambung aktivis yang suka bersosial dengan masyarakat ini,”Roganda Sihombing itu jika dikritisi langsung main blokir nomor saja,sudah berapa wartawan yang di blokirnya,padahal selaku pemimpin harus bisa menerima kristisi dan masukan dari orang lain khususnya para sosial control.Meblokir nomor bukan lah solusi penyelesaian masalah namun menurut kita justru itu lebih ke menghindar dari tanggung jawab, maka untuk memudahkan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun melanjutkan program program strategisnya di Daerah, kedua pimpinan SKPD ini harus diganti khususnya Roganda Sihombing ini”ungkap Blankon.(SGN/AP)
Discussion about this post